Cegah Pernikahan Dini dan KDRT, Pemkab Bojonegoro Sosialisasi di Kepohbaru

Bojonegoro, memorandum.co.id - Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah menghadiri penyuluhan hukum di Kecamatan Kepohbaru, Kamis (10/6/2021). Acara itu bertema "Pencegahan Perkawinan Usia Dini dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" Ini digelar oleh Bagian Hukum Pemkab Bojonegoro di Pendopo Kecamatan Kepohbaru. Turut hadir Forkopimda dan Forkopimca Kecakatan Kepohbaru, serta diikuti oleh 25 Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Kepohbaru. Acara yang diselenggarakan Bagian Hukum ini nantinya akan dilaksanakan 4 kali di beberapa kecamatan, sebagai upaya Pemkab Bojonegoro untuk terus menekan angka pernikahan usia dini, sesuai Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Hal ini penting dalam menjamin kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan masyarakat. Mengutip data dari Pengadilan Agama Bojonegoro, tercatat per 1 Januari s/d 31 Desember 2020 Permohonan Dispensasi Kawin sebanyak 607. Kemudian 1 Januari hingga Mei 2021 tercatat sebanyak 302 Permohonan Dispensasi Kawin diajukan. Angka tersebut dihimpun dari 28 Kecamatan, dimana seluruh kecamatan terdapat Permohonan Dispensasi Kawin. Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah menyampaikan bahwa seluruh aturan terkait perkawinan, perlindungan anak dan peraturan terkait lainnya telah ada. Namun yang menjadi persoalan adalah penerapannya di masyarakat kurang efektif. Sehingga, disini pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama untuk memahamkan dampak negatifnya baik dari sisi kesehatan, psikis, hingga kesejahteraan. "Pemerintah tidak berkehendak untuk menghentikan perilaku ini, tapi bisa dicegah bersama-sama mulai tingkat pemerintah, lingkungan hingga tingkat keluarga. Memberikan pendampingan, pemahaman kepada putra-putrinya, dan menjamin pendidikan secara maksimal," terang Bupati.(top/har)