DPRD Komisi B Tolak Tegas Wacana Impor Beras

Lamongan, memorandum.co.id - Rencana pemerintah untuk impor beras mendapat penolakan di Lamongan. Komisi B DPRD Lamongan juga menolak rencana pemerintah untuk impor beras tersebut. Sekretaris Komisi B DPRD Lamongan Anshori mengatakan, rencana pemerintah untuk melakukan impor beras sangatlah tidak tepat. Pasalnya, impor beras tersebut dikhawatirkan akan menurunkan harga di tingkat petani. "Nasib para petani harus kita perjuangkan terkait rencana pemerintah yang akan mengimpor beras sebanyak 1 juta ton di tengah musim panen padi (gabah) yang telah tiba ini, dan kami menolak," kata Anshori, Jum'at (19/3) Selain akan berdampak rusaknya harga beras nantinya, tegas Anshori, ada beberapa faktor lain yang mendasari pihaknya menolak adanya rencana pemerintah untuk melakukan impor beras. Beberapa faktor tersebut, masih Anshori, diantaranya adalah keluhan petani mulai dari besarnya biaya tanam, naiknya harga dan kelangkaan pupuk yang tak sebanding dengan menurunya harga gabah. "Kami telah sampaikan penolakan ini ke Bulog Subdivre III Bojonegoro agar menyampaikan aspirasi petani ini ke kantor Bulog di Jakarta untuk menolak impor beras," tegasnya. Anshori juga meminta agar Bulog menyerap gabah petani yang saat ini harganya sedang turun. Anshori juga meminta, Bulog untuk luwes menyikapi kondisi yang sedang terjadi ditengah-tengah masyarakat petani ini dengan melakukan penyerapan gabah petani."Bulog harus maksimal dalam penyerapan gabah petani," pintanya. (tri/har)