Bojonegoro, Memorandum.co.id - Pemkab Bojonegoro menjadi tuan rumah rapat koordinasi program pencegahan korupsi pada pemerintah provinsi Jawa Timur, kemarin. Hal ini sebagai upaya meningkatkan sinergitas dan mewujudkan wilayah Jawa Timur bebas dari korupsi, terutama di wilayah kerja Bakorwil ll. Rapat koordinasi ini digelar di Pendopo Malowopati Jl. Mas Tumapel No l Bojonegara. Acara dihadiri oleh kepala daerah dari kabupaten/kota di wilayah kerja Bakorwil II di antaranya Bojonegoro, Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Lamongan, Tuban, Kabupaten Kediri, dan Kota Kediri. Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah menyampaikan selamat datang kepada kepala daerah kabupaten/kota di wilayah kerja Bakorwil ll, di mana untuk tahun ini Rapat koordinasi program pencegahan korupsi pada pemerintah provinsi Jawa Timur digelar di Kabupaten Bojonegoro. "Semoga dengan adanya pertemuan kepala daerah kabupaten/kota dapat membentuk sinergitas dan koordinasi dalam meningkatkan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil ll," ucapnya. Sementara itu, di kesempatan yang sama, Kepala Bakorwil ll, Dyah Wahyu Ermawati mengatakan, suatu kebanggaan tersendiri wilayah kerja Bakorwil II Bojonegoro dipertemukan dengan Bupati maupun Walikota Kabupaten dan Kota di bawah naungan Bakorwil II Bojonegoro. Yakni terkait pencegahan dan supervisi pada rapat koordinasi (rakor) program pencegahan korupsi. "Suatu kebanggaan bahwa Bakorwil II Bojonegoro mendapatkan arahan dari KPK terkait koordinasi," ungkap Dyah Wahyu Ermawati. Dalam penanganan dan pencegahan korupsi, turut serta dilakukan supervisi hingga monitoring. Dalam hal ini, Bakorwil turut serta melakukan fungsi mediasi sekaligus Pemprov Jawa Timur juga turut serta mendukung program pencegahan korupsi dengan berbagai pertemuan. "Banyak aset pemerintah yang perlu dikoordinasikan dengan Badan Pertanahan Nasional, aset-aset pemerintah provinsi akan turut bekerjasama dengan KPK pada penanganan pencegahan korupsi," tutur Kepala Bakorwil II Bojonegoro. Pihaknya juga berharap, nantinya melalui rakor ini, program pencegahan korupsi pada wilayah Jawa Timur dapat berjalan dengan lancar sekaligus siap mewujudkan Jawa Timur bebas dari zona korupsi sesuai yang tertera pada undang-undang Nomor 19 tahun 2019. "Harapan kami rakor ini berkelanjutan dan mendukung wilayah Jawa Timur bebas dari zona korupsi," harapnya. Tidak hanya bersifat seremonial sesuai dengan pembicaraan yang dilakukan, dalam rapat koordinasi program pencegahan korupsi, turut serta dilakukan penandatanganan bersama dengan para Wali Kota maupun Bupati pada wilayah kerja Bakorwil II Bojonegoro. (top/har)
Kategori :