Malang, memorandum.co.id - Untuk melindungi pegawai di lapangan, BPH Migas dan PT Pindad (Persero) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk pembekalan senpi di PT Pindad Turen, Senin (16/11). Hadir Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M. Fanshurullah Asa, Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose, Ketua Komisi VII DPR RI, Ridwan Hisyam dan anggota Komisi VII DPR RI Moreno Soeprapto. Kepala BPH Migas mengatakan ada dua agenda penting dalam penanda-tanganan MoU dengan PT Pindad. “BPH Migas akan melaksanakan sesuai dengan amanat Keputusan Kapolri Nomor 11 Tahun 2017 bahwa PPNS, penyidik PNS, bisa dibekali dengan senjata,” katanya. Petugas BPH Migas yang mengawasi ketersediaan dan pendistribusian BBM seringkali mendapat perlawanan bersenjata dari 'pemain nakal' atau pengoplos BBM bersubsidi. “Pernah, dalam suatu razia, petugas kami mendapat perlawanan bersenjata. Atas dasar hal itu, hari ini kami melakukan MoU,” beber Kepala BPH Migas. Poin kedua dalam MoU adalah kerja sama di bidang teknologi. “Di luar itu (pengadaan senjata untuk PPNS, red) untuk kepentingan industri hilir migas, kami tahu PT Pindad mempunyai eskavator, tabung LPG. Kami harapkan ke depan apapun yang berkaitan dengan hilir migas, perlu mengedepankan teknologi yang dilahirkan diproduksi PT Pindad sebagai BUMN,” jelasnya. Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose menyambut baik yang ditawarkan BPH Migas. “Ini adalah peluang yang besar, yang bukan saja untuk pengadaan senjata api untuk pengamanan. Tetapi juga di sisi produk-produk industrial PT Pindad. Ini adalah peluang besar, intinya adalah bagaimana kita bisa lebih fleksibel dan menjaga kualitas produk,” jelas Dirut PT Pindad. Untuk senjata api, menurut Mose, ada kategorinya, yaitu senjata api organik adalah senpi yang digunakan TNI. Sedangkan senpi nonorganik adalah senjata api yang bisa digunakan oleh kementerian, KKP, Jagawana atau polisi hutan. “Itu pun yang akan kita suplai untuk BPH Migas, secara teknis nanti berbeda dengan senjata organik, tapi secara prinsipil, senjata api ini diperlukan. Bagaimana terjadinya persaingan diluar sana yang sampai mengakibatkan ancaman, yang mau tidak mau BPH Migas harus turut menjaga fasilitas negara dan menjaga dirinya, mau tidak mau mereka harus dilengkapi dengan senjata api,” tegas Abraham Mose. Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisyam menegaskan BUMN harus mengejar untung yang sebesar-besarnya. “BUMN jangan hanya mau menjadi sapi perahan, harus bisa menjadi roda penggerak perekonomian nasional. Khusus untuk Malang Raya, PT Pindad harus bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat Malang,” pinta politisi Partai Golkar. Moreno Soeprapto menyatakan pembekalan senpi untuk PPNS BPH Migas bukanlah untuk gagah-gagahan semata. “Ini bukan untuk gagah-gagahan tapi memang sebagai alat pertahanan diri. Dengan senpi, petugas bisa jadi lebih percaya diri,”kata anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra ini. (dia/udi)
Kategori :