Malang, memorandum.co.id - Masih dalam pandemi, APBD Kabupaten Malang 2021 tetap fokus pada penanganan Covid-19. Selain itu juga memperhatikan program lain untuk mendorong pembangunan di Kabupaten Malang. Ini diungkapkan Pjs Bupati Malang Sjaichul Ghulam dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Malang yang dibuka Plt Ketua DPRD Kabupaten Malang Sodiqul Amin, Kamis (12/11). Agenda sidang paripurna, mendengarkan jawaban Bupati Malang atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda APBD 2021. Pjs Bupati Malang Sjaichul Ghulam mengatakan selain mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang tertuang dalam musrenbang, dampak pandemi Covid-19 menjadi prioritas dalam penyusunan APBD 2021 dengan fokus pada belanja kesehatan dan jaring pengaman sosial serta pemulihan perekonomian masyarakat. “Pada rencana anggaran tahun 2021 kami tetap memprioritaskan penanganan Covid -19, terutama untuk pemenuhan operasional dan penunjang pelayanan dasar, pengendalian dan penanganan Covid-19 serta pengendalian penyakit,” terang Pjs Bupati Malang. Selain itu, ia juga memaparkan untuk mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) dilakukan langkah. Di antaranya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD, pemanfaatan teknologi informasi, melakukan pendidikan. Dan pelatihan aparat pemerintah yang berkaitan dengan pemungutan PAD, pengoptimalan BUMD, penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah, peningkatan pendapatan sektor pajak. “Serta meningkatkan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan,” jelas Sjaichul. Sementara itu, Plt Ketua DPRD Kab Malang Sodiqul Amin mendukung fokus APBD Kab Malang 2021 pada penanganan Covid-19. “Pada waktu reses kemarin, kami melakukan penjaringan aspirasi dan memang dampak pandemi masih dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu kami juga meminta kepada Pemda, anggaran tahun depan masih fokus pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi masyarakat,” paparnya. Sekda Kab Malang Wahyu Hidayat menyampaikan pembahasan APBD 2021 saat ini masih dibahas bersama badan anggaran (Bangar) DPRD Kab Malang khususnya mengenai penanganan Covid-19. “Untuk pembahasan Covid-19 masih dibahas di masing-masing OPD (organisasi perangkat daerah, red) bersama banggar dewan,” jelas dia. (dia/udi)
Kategori :