Kunjungi Nganjuk, Ketua DPD RI Pantau Percepatan Pembangunan Jatim

Surabaya, Memorandum.co.id - Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti memantau kesiapan daerah di Jawa Timur untuk menjalankan Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan di Jawa Timur. Senator asal Jawa Timur ini mengunjungi Kabupaten Nganjuk untuk memantau percepatan pembangunan ekonomi kawasan Selingkar Wilis dan lintas selatan. “Saya sengaja datang ke Nganjuk dan bertemu Bupati Novi Rahman Hidayat untuk mendengar dan mengetahui secara langsung progres pengembangan percepatan pembangunan Kabupaten Nganjuk yang masuk dalam Perpres 80 tahun 2019. Sampai di mana dan apa hambatannya,” ungkap LaNyalla Selasa (13/10/2020) malam. Lanjut LaNyalla, dirinya dapat melihat langsung dan mendengar langsung persoalan-persoalan di daerah, untuk kemudian sesuai fungsi perwakilan Senator, akan menyampaikan persoalan-persoalan tersebut ke pemerintah pusat agar mendapat atensi. “Kami di DPD RI sudah bertekad dan memiliki orientasi kerja untuk membantu percepatan pembangunan daerah dan melalukan advokasi atau pembelaan terhadap kepentingan daerah," tegas La Nyalla. La Nyalla memgungkapkan, senator di 34 provinsi akan membawa persoalan-persoalan yang dihadapi daerah ke Senayan agar mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Pada kesempatan itu, Bupati Nganjuk, Novy Rahman Hidayat menyampaikan, ada dua bendungan yang belum selesai, yaitu Bendungan Margopatut dan Bendungan Semantok. Pembangunan kedua bendungan tersebut masih dalam proses dan diharapkan segera selesai, karena sangat penting untuk meminimalisir banjir dan untuk menahan air yang berlimpah pada musim penghujan, serta mendistribusikannya pada musim kemarau ke areal persawahan. Terkait pengembangan Kawasan Industri Nganjuk (KING), Bupati Novi menyampaikan adanya persoalan di kebutuhan lahan. Ada sekitar 1.600 hektar lahan yang telah disiapkan dan harus dibeli untuk pengembangan KING 1, 2 dan 3. Untuk itu, ia berharap ada investor besar yang mau bekerjasama dengan membeli lahan yang dibutuhkan tersebut. “Untuk pengembangan KING banyak dibutuhkan lahan yang ternyata banyak milik masyarakat. Kalau pemerintah daerah disuruh beli semua, pasti kami tidak mampu. Peta sudah kami siapkan semua, tinggal siapa pihak ketiga atau investor yang mau bekerjasama membeli lahan tersebut,” ungkap Novi. Keinginan Pemkab Nganjuk untuk mengembangkan KING karena sudah banyak perusahaan yang masuk, di antaranya industri manufaktur yang memproduksi kabel mobil, perusahaan alas kaki dan juga perusahaan garmen. (day)