Berbagai catatan tersebut disampaikan sejumlah fraksi DPRD Gresik dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi yang dipimpin Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir di gedung DPRD Gresik, Kamis 12 November 2026.
Tiga ranperda yang dibahas meliputi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR), serta Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
BACA JUGA:DPRD Gresik Dorong Pesantren Lengkapi Izin untuk Permudah Penerimaan Bantuan
Dalam forum tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan sejumlah rekomendasi, mulai dari penguatan substansi regulasi hingga kesiapan teknis agar pelaksanaannya tidak menemui kendala.
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Dimaz Fahturachman menekankan pentingnya membangun tata kelola pemerintahan desa yang transparan, profesional, dan akuntabel.
Pengawasan terhadap Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), serta pengelolaan aset desa dinilai perlu diperkuat. Fraksi ini juga meminta perhatian terhadap kesejahteraan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), optimalisasi fungsi pengawasan BPD, serta pemerataan digitalisasi pelayanan publik di tingkat desa.
Mini kidi--
Untuk ranperda TJSLP, PDI Perjuangan mengingatkan agar pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan memiliki indikator yang jelas, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Sedangkan dalam ranperda pengarusutamaan gender, fraksi tersebut mendorong penerapan anggaran responsif gender di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Kesetaraan akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, termasuk perlindungan perempuan rentan serta korban kekerasan, juga harus mendapat perhatian.
Pandangan berikutnya disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicara Abdullah Hamdi. PKB menyatakan persetujuan terhadap ketiga ranperda dengan sejumlah usulan penguatan.
Di antaranya, memperkuat Rencana Aksi Daerah (RAD) dan anggaran responsif gender serta meningkatkan kolaborasi kelompok kerja pengarusutamaan gender (Pokja PUG) dengan perusahaan, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat.
BACA JUGA:Genjot Capaian RTH, DPRD Gresik Dorong DLH Maksimalkan Perbup Penyelenggaraan Pohon
Terkait TJSLP, PKB mengusulkan penyusunan peta jalan CSR yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Keterlibatan perguruan tinggi swasta dalam Tim Fasilitasi TJSLP juga dinilai dapat memperkuat pelaksanaan program.
Sementara untuk pemerintahan desa, PKB mendorong perguruan tinggi dan perusahaan dilibatkan dalam Musyawarah Desa, baik sebagai undangan maupun narasumber.
“Berbagai masukan tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kolaborasi antarelemen, serta mendorong desa menjadi subjek aktif pembangunan di Kabupaten Gresik,” ujar Abdullah Hamdi.