10 nov
iklan ulta memorandum

DPRD Gresik Dorong Pendampingan Ponpes untuk Siapkan Pengurusan IJOP

DPRD Gresik Dorong Pendampingan Ponpes untuk Siapkan Pengurusan IJOP

Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir berkunjung ke Kantor Kemenag Gresik.--

GRESIK, MEMORANDUM.CO.ID - DPRD Gresik menyiapkan pendampingan pengurusan Izin Operasional (IJOP) pondok pesantren yang masih terkendala persyaratan administrasi dan kelayakan bangunan.

Hal itu dilakukan melalui kerja sama dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Gresik.

BACA JUGA:Atasi Dampak Kekeringan, Abidin Fikri Distribusikan 1 Juta Liter Air Bersih untuk Warga Bojonegoro

Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir mengatakan, pihaknya telah membicarakan berbagai persoalan pesantren dengan Kepala Kemenag Gresik Muhammad Ali Faiq.

Pembahasan itu meliputi ketidaksinkronan data hingga pemenuhan persyaratan teknis bangunan untuk mendapatkan maupun memperbarui izin operasional.

BACA JUGA:Kolam Renang De Naila Driyorejo Ditutup dan Dipasangi Garis Polisi Usai Bocah Tenggelam

Menurutnya, penyelarasan data Kemenag dengan organisasi perangkat daerah (OPD) perlu menjadi perhatian awal. Sebab, data akurat diperlukan agar penyusunan program dan dukungan terhadap pesantren dapat berjalan tepat sasaran.

“Yang paling krusial hari ini adalah sinkronisasi data antara yang dimiliki dinas dengan Kemenag Gresik. Ini perlu kita sinergikan agar datanya lebih akurat,” ujar Syahrul.

BACA JUGA:Pemkab Gresik Teken Kerja Sama TMMD Bersama Kodaeral V, Sasar Pembangunan di Pesisir

Selain pendataan, pihaknya juga menyoroti persyaratan teknis bangunan yang belum dipenuhi sejumlah pesantren.

Seperti syarat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), yang menjadi bagian dari ketentuan perizinan.


Mini kidi--

Menurut Syahrul, persoalan itu membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dalam mendampingi pengelola pesantren menghadapi berbagai kendala pemenuhan persyaratan tersebut.

“Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Perlu ada pendampingan kepada pondok pesantren, termasuk pesantren yang sudah lama memiliki izin operasional tetapi belum mempunyai PBG dan SLF,” tuturnya.

Sumber: