DPRD Gresik Awasi Pembangunan JPD hingga Puskesmas, Pastikan Proyek Rampung Tepat Waktu
Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan saat melakukan sidak pembangunan Puskesmas Kepatihan, Kecamatan Menganti. --
GRESIK, MEMORANDUM.CO.ID - DPRD Kabupaten GRESIK memberi perhatian khusus terhadap pengawasan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar. Dewan menekankan pentingnya memastikan seluruh proyek berjalan sesuai spesifikasi dan ketentuan kontrak agar hasilnya berkualitas serta segera dirasakan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Gresik, Mujid Riduan mengatakan, sebagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dialokasikan untuk pembangunan jalan poros desa (JPD), puskesmas, hingga rehabilitasi sekolah negeri yang mengalami kerusakan.
BACA JUGA:Fraksi DPRD Gresik Soroti Kesiapan Anggaran dan SDM Sebelum Tiga Ranperda Diterapkan
Untuk pembangunan JPD, salah satu prioritas diarahkan ke wilayah Gresik selatan, meliputi Kecamatan Kedamean, Balongpanggang, dan Menganti. Penanganan terutama menyasar jalan penghubung antardesa yang menjadi jalur distribusi hasil pertanian dan industri, sekaligus akses masyarakat menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Mini kidi--
“Terutama JPD penghubung antardesa yang menjadi jalur distribusi hasil pertanian dan industri, serta akses utama layanan pendidikan dan kesehatan,” kata Mujid.
Program penanganan JPD tersebut direncanakan berlangsung secara bertahap hingga 2029. Berdasarkan rekapitulasi Pemkab Gresik, kebutuhan anggaran untuk penanganan JPD di seluruh wilayah selama periode 2026–2029 mencapai Rp2,83 triliun.
Adapun kebutuhan anggaran setiap tahunnya diperkirakan sekitar Rp250 miliar. Sebagai gambaran, pada 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) mencatat perbaikan jalan sepanjang 22,257 kilometer yang tersebar di 37 titik. Pekerjaan menggunakan konstruksi beton, aspal, dan paving.
BACA JUGA:Kabel Udara Semrawut, DPRD Gresik Usulkan Tiang Bersama dan Sistem Ducting
Penanganan tersebut mencakup peningkatan dan pelebaran jalan, rekonstruksi ruas jalan, pembangunan jembatan baru, hingga perbaikan fasilitas pendukung infrastruktur di Pulau Bawean.
Tak hanya infrastruktur jalan, DPRD Gresik juga mengawasi pembangunan fasilitas kesehatan dan rehabilitasi sekolah negeri. Salah satu yang menjadi perhatian yakni pembangunan Puskesmas Kepatihan di Kecamatan Menganti melalui APBD murni.
Selain itu, terdapat program rehabilitasi dan pembangunan sekolah dasar negeri yang dibiayai melalui APBD murni maupun perubahan anggaran. Mujid menegaskan, pengawasan dilakukan berkala melalui rapat koordinasi maupun pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
BACA JUGA:Komisi I DPRD Gresik Apresiasi Penguatan Kompetensi ASN di Era Digital
Sumber:








