BACA JUGA:247 Siswa Mojokerto Terima Bantuan Tebus Ijazah, BAZNAS Gelontorkan Rp585 Juta
Kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari demokrasi dan harus dijalankan dengan tanggung jawab. Kritik terhadap pejabat publik tidak boleh dipidanakan semata-mata karena berbeda pandangan. Namun, kebebasan tersebut juga tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menyebarkan tuduhan tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Atas dasar itu, DPP GMPK mendorong agar seluruh proses pembuktian berjalan objektif, transparan, dan tuntas sesuai ketentuan hukum. Apabila diperlukan, pemeriksaan ahli independen dan verifikasi kepada Universitas Gadjah Mada dapat memperjelas persoalan yang diperdebatkan. Tujuannya bukan memenangkan pihak tertentu, melainkan menghadirkan kepastian hukum dan mengakhiri ketidakpastian di tengah masyarakat.
BACA JUGA:Soal Gugatan Ijazah DPRD Jatim, Pakar Unesa Dorong Audit Internal dan KPU Turun Tangan
Pada akhirnya, perkara ijazah Jokowi bukan sekadar persoalan selembar dokumen atau pertarungan persepsi antarkelompok. DPP GMPK memandang perkara ini sebagai ujian bagi kedewasaan demokrasi dan integritas penegakan hukum. Persoalan ini harus segera memperoleh penyelesaian yang adil dan berkepastian hukum, sebab masyarakat berhak mendapatkan kebenaran, bukan diwarisi polemik tanpa akhir.