Sore itu, di teras rumah berlantai semen yang garis-garisnya mulai retak oleh waktu, Pak Sutik menikmati secangkir kopi hitam. Bubuknya kasar, diseduh dari hasil panen kebun sendiri pahit, tetapi meninggalkan jejak rasa yang akrab di lidah.
Di hadapannya terbentang koran lokal, memuat berita utama dengan tajuk yang sekilas tampak membangkakan, namun menyisakan getir di ujung tenggorokan: “Ekonomi Bondowoso Tumbuh 5,83 Persen, Lampaui Jatim dan Nasional.”
Mini kidi--
Pak Sutik menyeruput kopinya perlahan sambil menerawang ke kebun tembakau.
Di atas kertas, catatan resmi BPS menunjukkan PDRB Bondowoso telah menembus kisaran Rp 25 hingga Rp 28 triliun lebih angka megah yang kontras dengan dompet lusuhnya yang hanya cukup untuk membeli bensin eceran dan sebungkus rokok kretek.
BACA JUGA:Ketika Paru-Paru Bumi Mulai Sesak
Sebagai petani tulen yang hidup di tapal batas Bondowoso tempat sebagian besar warga menggantungkan hidup dari cangkul, arit, dan belas kasihan langit, bukan dari slip gaji bulanan korporasi realitas itulah yang membuat Pak Sutik memandang angkaangka makroekonomi tersebut bagaikan dongeng pengantar tidur: indah di telinga, tetapi sama sekali tidak mengenyangkan perut.
BACA JUGA:Air Mata di SPBU
Pertumbuhan 5,83 persen yang diagungkan di ruang-ruang presentasi itu ternyata menguap begitu tiba di pasar-pasar tradisional. Di sana, daya beli masyarakat biasa tetap begitu-begitu saja.
Harga beras bertahan tinggi, pupuk bersubsidi langka dan menuntut birokrasi yang berbelit, sementara biaya produksi dari sewa traktor, bibit unggul, hingga obat hama merangkak naik tanpa ampun.
Kopi dan tembakau, yang menjadi penyokong utama sektor pertanian penopang PDRB daerah, kerap hanya berputar sebagai komoditas dagang yang mensejahterakan para tengkulak besar, meninggalkan petaninya bergulat sendirian dengan modal yang mahal dan nasib yang rapuh.
BACA JUGA:Surat untuk Ibu
Kesenjangan antara angka di atas kertas dan derita di lapangan ini berakar dari paradoks pembangunan kita: kebijakan berjalan di atas menara gading yang jauh dari denyut nadi rakyatnya. Pemerintah kerap lupa menyusun langkah taktis yang benarbenar linier dengan sumber pendapatan murni masyarakatnya.
Alih-alih membenahi akar masalah, kantor-kantor dinas justru sibuk berlomba memamerkan piagam penghargaan dan piala keberhasilan pembangunan hingga dindingnya penuh sesak oleh plakat apresiasi.
BACA JUGA: Gempita Horeg: Pesta Rakyat atau Derita Warga