Pilwali Surabaya, Rekom PDI Perjuangan Bisa Jatuh ke Siapa Saja

Surabaya, Memorandum.co.id -Dinamika politik jelang Pilkada Surabaya 9 Desember 2020 makin memanas. Bacawali Machfud Arifin (MA) yang didukung dari koalisi 8 parpol hingga kini belum menentukan bacawawali. Disinyalir ada tarik ulur parpol menentungkan pendampingnya. Sedangkan PDI Perjuangan rekom Bacawali dan Bacawawali dipastikan turun pada momen memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Meski begitu, nama Kepala Bappeko Eri Cahyadi (EC) terus menghangat dan keluar sebagai salah satu bakal calon Wali kota Surabaya maupun Wakil Wali kota Surabaya, pada Pilkada Surabaya yang akan digelar 9 Desember mendatang. EC digadang-gadang ikut dalam Pilwali melalui PDI Perjuangan. Wakil Ketua DPD PDIP Jatim Deni Wicaksono menyampaikan, kebijakan rekomendasi berada di atas kewenangan Ketua umum PDIP Megawati Soekarno maupun Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Jadi siapapun yang mendapat rekom itu bisa terjadi. "Kami imbau warga jangan terpengaruh informasi yang tidak benar dan tetap bersabar," ujarnya melalui via telepon, Minggu (9/8). Apakah ada kemungkinan Wisnu Sakti Buana (WS) dan Eri Cahyadi (EC) sebagai pasangan bacawali dan bacawawali dari PDIP, Deni menegaskan, intinya rekom resmi dari pusat belum turun hingga kini. "Ya, tidak menutup kemungkinan rekom itu diberikan siapa saja. Semua hal mungkin saja bisa terjadi," tandasnya. Sementara itu, di kubu PDI Perjuangan nama Eri Cahyadi (EC) juga dikabarkan terus meroket. EC juga sebagai anak emas Walikota Surabaya Tri Rismaharini itu dipercaya ikut dalam penjaringan Bacawali-bacawawali PDIP. Namun, bisa dipastikan bukan melalui mekanisme di DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Namun Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Adi Sutarwijono menegaskan, jika hingga hari terakhir pendaftaran calon pada 14 September 2020, nama Eri Cahyadi tidak ada dalam list pendaftar di DPC PDI Perjuangan. “Setahu saya, Pak Eri tak mendaftar di DPC PDIP Kota Surabaya. Untuk yang lain saya tidak tahu, level pengetahuan saya hanya sampai pada tingkat DPC PDIP Kota Surabaya,” ujarnya. Sebab menurutnya, sebagai anggota atau kader partai khususnya PDIP, harus tegak lurus pada aturan dan keputusan partai. Utamanya ketua umum PDIP. “Rekom adalah domain kewenangan DPP PDI Perjuangan. Kami tegak lurus dengan keputusan ketua umum, Ibu Megawati Soekarnoputri,” tandasnya.(why/)