Digrojok Dana Hibah Triliunan Rupiah, Masyarakat Madura Tetap Miskin

Surabaya, Memorandum.co.id - Kalangan aktivis pulau garam Madura belakangan ini resah. Karena dana hibah sebesar Rp 2,9 triliun yang digelontorkan tidak dirasakan warga di Bangkalan, Sampang, Sumenep, dan Pamekasan. Masih ditemukan masyarakat di empat kabupaten ini hidup di bawah garis kemiskinan. Perwakilan masyarakat Madura yang tergabung dalam Jaka Jatim, Lira, BEM UIN Sunan Ampel, Pusdira, Center For Islam and Democrasi Studys (Cide) berharap ada perhatian pemerintah. Untuk itu, mereka akan menggelar aksi ke Indrapura dan Pemprov Jatim. Data Cide yang dihimpun dari LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur tahun 2019 menyebutkan, per 17 Maret 2020 ada dana hibah yang tidak ter-SPJ-kan sebesar Rp 2,9 triliun. KH Imron Fatah dari Bangkalan mengaku terkejut ternyata tidak banyak manfaat bagi masyarakat di Madura. "Kalau betul ada anggaran sebesar itu, kenapa masih ada warga miskin? Infrastruktur jalan, infrastruktur air yang masih buruk. Kan kasihan rakyat," tegas tokoh masyarakat Madura KH Imron Fatah bersama aktivis masyarakat Madura pada wartawan, Kamis (6/8/2020). KH Imron Fatah berharap ada transparansi penggunaan anggaran, sehingga tepat sasaran. "Harusnya bisa dirasakan wujud pembangunan. Tapi nyatanya masih ada jalan yang rusak," tandas dia. Sementara Didik, Sekjen Jaringan Kawal Jatim (Jaka Jatim) menyampaikan, terindikasi beberapa Jasmas dari angggota dewan di luar Madura yang masuk keempat kabupaten di Madura. Pengawasan semakin lemah, karena bantuan dari pemerintah pusat seperti Dana Desa, Pokok Pikiran (Pikir) dari DPRD Kabupaten di Madura. "Anehnya program itu tidak bisa dibedakan. Padahal juga ada program dari pemerintah pusat. Sehingga kebutuhan pembangunan tidak tepat sasaran, dan berpotensi tumpang tindih," terang Didik. Mantan ketua cabang PMII Pamekasan ini berharap segera ada solusi. Sehingga warga di Madura bisa lebih sejahtera. "Kita berharap ada solusi terbaik bagi masyarakat Madura," tandas dia. Dirinya berharap ada tatakelola keuangan dana hibah Provinsi Jawa Timur lebih akuntabel. "Jangan sampai hanya menjadi bancaan. Karena itu harus ada tatakelola dana hibah bisa dipertanggungjawabkan secara profesional," ujar dia. (day)