MADIUN, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Madiun memberikan peringatan keras kepada pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari total 34 titik dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah beroperasi, tercatat baru 4 lokasi yang mengantongi sertifikasi mitigasi kebakaran dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Kabid Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Damkar Kabupaten Madiun, Andy Koerniawan, membongkar fakta bahwa mayoritas pengelola masih abai terhadap aspek keamanan bangunan.
BACA JUGA:Jamin Program MBG, SPPG 3 Polres Madiun Tersertifikasi Anti-Api
Mini Kidi Wipes.--
"Hanya ada empat dapur yang bersertifikasi. Sisanya belum ada tanda-tanda mau mengurus dokumen tersebut," tegas Andy, Sabtu 25 April 2026.
Urusan sertifikasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan syarat wajib kelengkapan administrasi yang telah menjadi instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto dan dipertegas oleh Bupati Madiun, Hari Wuryanto. Dokumen mitigasi dan SLF merupakan bukti konkret bahwa dapur telah lolos inspeksi keamanan untuk menjalankan program strategis nasional.
BACA JUGA:Pemkot Madiun Perketat Pengawasan SPPG Usai Dugaan Keracunan MBG
Aspek keamanan ini menjadi harga mati mengingat setiap harinya ribuan siswa, ibu hamil, menyusui, dan balita menggantungkan kebutuhan gizinya pada dapur-dapur tersebut.
Damkar mendesak mitra SPPG segera melakukan langkah nyata, mulai dari memfasilitasi pelatihan pemadaman bagi relawan hingga memenuhi standar proteksi kebakaran pada bangunan dapur.
Ayo bolo kita gempur rokok ilegal.--
Andy menegaskan bahwa pihaknya membuka pintu seluas-luasnya bagi pengelola yang ingin menunaikan kewajiban tersebut. Hal ini semata-mata dilakukan agar keberlanjutan program skala nasional di "Kampung Pesilat" tidak terganggu oleh risiko insiden yang sebenarnya bisa dicegah sejak dini.(aji)