Perintah Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran pemerintah turun membersihkan tumpukan sampah di pantai dengan istilah sederhana “korve” bukan sekadar ajakan kerja bakti.
Instruksi itu adalah teguran keras bahwa persoalan sampah di kawasan pesisir sudah berada pada level darurat.
Mini Kidi--
Pantai yang dipenuhi sampah bukan hanya soal pemandangan buruk.
Itu mencerminkan kegagalan pengelolaan lingkungan, lemahnya sistem persampahan, serta rendahnya kesadaran publik.
BACA JUGA:Parkir, Premanisme, dan Wajah Negara di Ruang Publik
Ketika kepala negara harus turun tangan langsung, itu menandakan masalah ini terlalu lama dibiarkan tanpa solusi serius.
Kerja bakti massal tentu patut diapresiasi, ribuan personel TNI, Polri, aparatur sipil, pelajar, dan relawan yang turun ke pantai menunjukkan negara masih punya daya gerak ketika ada perintah tegas.
Namun, kerja bakti sebesar apa pun tetap bersifat sementara, tanpa perubahan sistem, pantai yang bersih hari ini bisa kembali kotor esok hari.
BACA JUGA:Tindak Tegas Curanmor: Perlu, Tapi Jangan Berhenti di Represif
Masalah sampah pantai sejatinya berakar dari hulu, kebiasaan membuang sampah sembarangan, minimnya pemilahan, kurangnya fasilitas pengolahan, hingga lemahnya penegakan aturan terhadap pelanggar menjadi penyebab utama.
Faktor arus laut dan musim hanya memperparah kondisi, bukan alasan untuk menghindar dari tanggung jawab.
Di titik inilah korve harus dimaknai sebagai simbol peringatan, bukan solusi akhir.
BACA JUGA:Desa Dipaksa Kreatif atau Bertahan?
Momentum ini seharusnya dimanfaatkan pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat kebijakan jangka panjang seperti halnya pembatasan plastik sekali pakai, penguatan bank sampah, pengelolaan limbah terpadu, serta sanksi tegas bagi pelaku pencemaran.
Dampak sampah pantai juga tidak bisa dilihat semata dari sisi lingkungan, sektor pariwisata, nelayan, pelaku UMKM pesisir, hingga kesehatan masyarakat ikut terdampak.
Biaya pembersihan yang terus berulang justru menjadi pemborosan anggaran jika tidak diimbangi upaya pencegahan yang konsisten.
BACA JUGA:Industrialisasi dan Sawah yang Dikorbankan
Isu ini seharusnya menjadi peringatan bagi seluruh daerah pesisir, termasuk di Jawa Timur.
Banyak pantai di wilayah ini menghadapi persoalan serupa, meski kerap luput dari sorotan nasional.
Menunggu instruksi pusat bukanlah solusi, inisiatif daerah dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci agar masalah tidak terus berulang.
BACA JUGA:Rakyat Jangan Lupa Menagih
Pada akhirnya, kebersihan pantai adalah tanggung jawab bersama, negara bisa memerintahkan korve, tetapi perubahan hanya terjadi jika sistem dibenahi dan perilaku publik ikut berubah.
Instruksi Presiden Prabowo semestinya dibaca sebagai pesan tegas jika Indonesia tidak boleh terus sibuk membersihkan akibat, sementara sebabnya dibiarkan.
Pantai yang bersih bukan kemewahan, melainkan kebutuhan dasar bagi lingkungan, pariwisata, dan masa depan generasi mendatang.