SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Pemerintah Kota Surabaya memastikan isu dugaan kebocoran data Dispendukcapil yang viral di media sosial tidak benar dan merupakan hoaks, setelah dilakukan klarifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jumat 16 Januari 2026.
BACA JUGA: Pembatasan Tiga KK Dicabut, Dispendukcapil Surabaya Pastikan Tak Ada Limit KK di Satu Alamat
Jagat media sosial sebelumnya dihebohkan dengan kabar dugaan kebocoran data pada situs resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
Mini Kidi--
Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Eddy Christijanto menjelaskan bahwa data yang muncul di laman resmi tersebut bukan akibat kebocoran oleh pihak luar.
BACA JUGA:Dispendukcapil Kota Kediri Gencarkan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk
Menurutnya, publikasi data itu merupakan bagian dari langkah resmi pemerintah kota untuk menertibkan administrasi kependudukan warga.
“Langkah mengumumkan di website ini diambil agar warga yang bersangkutan melihat dan segera datang ke kantor kelurahan untuk melakukan konfirmasi keberadaan mereka,” ujar Eddy.
Ia memaparkan bahwa data yang dipublikasikan merupakan data tahun 2024 terkait warga yang keberadaannya tidak ditemukan saat petugas kelurahan melakukan upaya jemput bola.
BACA JUGA:Warga Serbu Layanan My Darling Dispendukcapil di Pasuruan
Hingga Juni 2024, domisili warga tersebut masih belum diketahui atau tidak sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP.
Menurutnya, verifikasi tersebut sangat krusial karena akurasi data domisili menjadi dasar penyaluran program intervensi Pemkot Surabaya di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan.
Akurasi data juga memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya dimanfaatkan secara efektif oleh warga yang benar-benar tinggal di Kota Pahlawan.
Menanggapi kekhawatiran warga terkait keamanan privasi, Eddy menegaskan bahwa data yang ditampilkan di situs web telah melalui proses penyamaran pada elemen sensitif.
“Data tersebut sengaja kami publish dengan elemen yang disamarkan, baik nomor NIK maupun nama. Hanya orang yang bersangkutan yang akan mengenali data tersebut. Tujuannya murni untuk klarifikasi dan pembaruan alamat tinggal sesuai kondisi de facto di lapangan,” jelas Eddy.