GRESIK, MEMORANDUM.CO.ID - Pemkab Gresik menegaskan komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan mendukung pembangunan smart city. Hal itu disampaikan dalam Sosialisasi Pemerintahan Digital (Pemdi) yang digelar di Kantor Bupati Gresik.
Sosialisasi itu menghadirkan narasumber Tony Dwi Santoso, Asesor Eksternal Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Kementerian PANRB, Jumat 19 Desember 2025.
BACA JUGA:Pemkab Gresik Awali Penyusunan RKPD 2027, Bupati Tekankan Perencanaan yang Transparan
Mini Kidi--
Tony menjelaskan bahwa SPBE kini telah bertransformasi menjadi Pemerintahan Digital (Pemdi) yang lebih berorientasi pada penyelesaian masalah, pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan penciptaan dampak nyata.
Ia menuturkan, digitalisasi pemerintahan memiliki peran strategis dalam memperkuat kinerja pemerintah daerah. Sekaligus dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan menutup potensi kebocorannya.
“Melalui digitalisasi, pemerintah daerah dapat menutup potensi kebocoran PAD, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih mudah diakses, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat,” ujarnya.
BACA JUGA:Pemkab Gresik Tuntaskan SPAM Umbulan di Duduksampeyan, 2 Reservoir Baru Bakal Dibangun Tahun Depan
Sementara itu, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menyampaikan, capaian transformasi digital Gresik harus menjadi pemicu untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan.
Pada tahun 2024, Pemkab berhasil meraih nilai Indeks SPBE sebesar 4,32 dan menempati peringkat ke-7 secara nasional, melampaui target nasional sebesar 2,3. Capaian tersebut menempatkan Gresik sebagai salah satu daerah dengan kinerja Pemdi terbaik nasional.
“Kunci keberhasilan pemerintahan digital terletak pada kualitas data dan kolaborasi seluruh OPD. Digitalisasi tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus terintegrasi dan berorientasi pada dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutur Alif.
BACA JUGA:Tingkatkan Pelayanan Publik, 27 Pejabat Pemkab Gresik Ikuti Pelatihan Kepemimpinan
Dirinya menekankan, bahwa Pemdi harus difokuskan pada strategi yang tepat sasaran dan selaras dengan program prioritas daerah atau Nawakarsa. Agar program dapat tepat sasaran dan berjalan transparan.
“Tidak perlu banyak program, namun harus fokus pada pencapaian tertentu yang berdampak nyata. Pemerintahan digital harus mampu menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel,” tambahnya.
Pemkab Gresik telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam penguatan Pemdi. Antara lain penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Pemerintahan Digital Kabupaten Gresik Tahun 2025–2030.