PASURUAN, MEMORANDUM.CO.ID – Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo menjawab pandangan umum fraksi DPRD dalam rapat paripurna pembahasan RAPBD 2026, Rabu 26 November 2025.
Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo menyampaikan jawaban resmi atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna III Pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Kota Pasuruan.
Mini Kidi--
Dalam sambutannya, Adi Wibowo mengapresiasi seluruh fraksi yang telah memberikan kritik, saran, dan perhatian terhadap penyusunan RAPBD 2026, terutama ketika pemerintah daerah menghadapi penurunan signifikan kapasitas fiskal akibat turunnya Transfer ke Daerah (TKD).
“Masukan dari seluruh fraksi merupakan komitmen bersama untuk memastikan APBD 2026 tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat,” ujar Adi Wibowo.
BACA JUGA:Pemprov Jatim Gandeng Pemkot Pasuruan Hadirkan Pasar Murah bagi Warga
Menanggapi pandangan Fraksi Golkar, Adi Wibowo menegaskan pemerintah menerapkan prinsip money follow program agar anggaran diarahkan pada program dengan output jelas dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Penurunan TKD sebesar Rp139,80 miliar menjadi tantangan besar menjaga stabilitas indikator makro daerah.
“Meskipun terjadi penurunan TKD, kami tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan dasar melalui efisiensi pada belanja penunjang serta penguatan mandatory spending,” jelasnya.
BACA JUGA:Pemkot Pasuruan Jalin Kerjasama dengan Jamkrindo, Perkuat Akuntabilitas dan Percepatan Pembangunan
Alokasi mandatory spending tetap dipertahankan, yakni belanja pendidikan 23,89 persen, serta belanja infrastruktur 28,97 persen.
Sejumlah fraksi juga menyoroti besaran piutang daerah. Menanggapi hal tersebut, Adi Wibowo menjelaskan pemerintah terus melakukan penagihan langsung dan pengiriman surat tagihan kepada wajib pajak, sekaligus memperkuat sistem pengelolaan pendapatan melalui digitalisasi.
Berbagai aplikasi dan kanal pembayaran disiapkan, seperti SMART PBB, SIMPEL BPHTB, SIMPATDA, e-Retribusi, hingga pembayaran digital melalui QRIS dan virtual account.
BACA JUGA:Aliansi FRPB Desak Pemkot Pasuruan Serius Garap Proyek JLU
“Digitalisasi PAD adalah strategi jangka panjang untuk menutup celah kebocoran pendapatan dan meningkatkan transparansi,” ujarnya.
Adi Wibowo memastikan, meski anggaran mengalami penyesuaian, sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
Distribusi kain seragam untuk siswa SD/MI/SMP/MTs telah tuntas pada 2025 dan ditargetkan tepat waktu pada 2026.
Untuk penanganan stunting, pemerintah tetap menjalankan pendataan melalui aplikasi e-PPGBM, mengutamakan intervensi gizi, pendampingan keluarga berisiko, dan penguatan posyandu.
“Penanganan stunting tidak boleh berhenti. Intervensi dasar harus tetap berjalan meskipun anggaran terbatas,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah menyiapkan langkah strategis menarik investasi dan mendorong peningkatan pendapatan daerah, termasuk penyederhanaan perizinan, penyediaan peta investasi berbasis GIS, penyusunan Raperda RUPM dan insentif penanaman modal, hingga penguatan kemitraan pemerintah–swasta (PPP).
BACA JUGA:Pemkab dan Pemkot Pasuruan Teken Petisi Kesepakatan Damai
Pendataan aset tidak produktif terus dilakukan agar dapat dioptimalkan menjadi sumber pendapatan baru.
Adi Wibowo menutup penyampaiannya dengan menegaskan seluruh jawaban atas pemandangan umum fraksi menjadi bagian dari komitmen pemerintah menjaga transparansi dan efektivitas pembahasan RAPBD 2026.
“Semoga kolaborasi legislatif dan eksekutif membawa kemajuan serta keberkahan bagi Kota Pasuruan,” pungkasnya.(kd/mh)