NGAWI, MEMORANDUM.CO.ID - Kegagalan lelang tujuh paket proyek rehabilitasi sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Ngawi menuai sorotan tajam dan kekhawatiran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ngawi.
Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko, menyatakan sangat menyayangkan insiden tujuh paket rehabilitasi sekolah yang gagal lelang pada tahun anggaran ini. Meski demikian, Dikbud Ngawi dikonfirmasi akan berupaya untuk segera melakukan lelang ulang paket konsolidasi tersebut.
"Kita konfirmasi paket yang gagal lelang akan dicoba kembali dengan melakukan lelang ulang," ujar Yuwono.
BACA JUGA:Proyek Satreskrim Polres Ngawi Molor 27 Persen, DPRD Turun Tangan
Mini Kidi--
Kekhawatiran semakin memuncak lantaran proses lelang ulang ini harus dikebut di akhir tahun anggaran. Yuwono mewanti-wanti, terutama untuk paket pekerjaan fisik yang kompleks, ada risiko besar pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu.
"Terlebih untuk paket pekerjaan fisik yang ada kerumitan dalam pelaksanaannya dikhawatirkan tidak dapat terselesaikan yang berbahaya sekali," tegasnya.
Pihaknya juga menyoroti potensi masalah adendum kontrak jika pekerjaan fisik tidak tuntas.
BACA JUGA:Tersandung Korupsi Lahan Pabrik, Anggota DPRD Ngawi Dinonaktifkan
Lebih lanjut, DPRD berharap Dikbud menyusun perencanaan yang benar-benar matang. Yuwono menekankan, jangan sampai kondisi kerusakan parah di sekolah hanya difokuskan pada perbaikan atap saja tanpa memperhatikan kerusakan lainnya, yang pada akhirnya membuat hasil rehabilitasi tidak maksimal dan tidak dapat dimanfaatkan secara tuntas.
"Yang jelas perencanaan harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan agar dalam melakukan rehabilitasi tidak setengah-setengah dan harus tuntas sekalian," pungkas Yuwono, menuntut agar perbaikan dilakukan secara menyeluruh.
Sebelumnya dilaporkan, rencana perbaikan fasilitas pendidikan di Ngawi terhambat setelah tujuh dari total 36 paket proyek rehabilitasi gedung sekolah di Disdikbud tahun ini dinyatakan gagal lelang. (aris/dika)