BACA JUGA:Dreamtour and Travel Beri Diskon Spesial di Memorandum Haji Umrah Expo 2025
Syarat Umrah Mandiri
Menurut Bajuri, masyarakat tidak boleh salah paham bahwa legalisasi umrah mandiri berarti bebas tanpa aturan. UU No. 14 Tahun 2025 tetap memberikan batasan dan mekanisme perlindungan negara.
"Ada syarat penting: jemaah umrah mandiri harus sudah membeli paket layanan dan wajib melapor ke Kementerian Agama. Ini bentuk perlindungan negara kepada rakyatnya,” jelas Bajuri, merujuk pada Pasal 87 huruf (e).
Ia menilai, langkah ini merupakan kompromi bijak antara semangat keterbukaan dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi warganya di luar negeri.
Reaksi Travel Umrah
Menanggapi reaksi pelaku industri, Bajuri mengatakan bahwa mayoritas pimpinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Jawa Timur dapat menerima kebijakan ini dengan lapang dada.
"Memang ada yang setuju, ada juga yang belum setuju. Tapi saya yakin itu hanya soal waktu dan kebiasaan. Lama-lama pasti bisa menerima,” ujarnya optimistis.
Ia mengakui, sekitar 25 persen travel umrah masih merasa khawatir bahwa pasar jemaah mereka akan berkurang setelah adanya umrah mandiri.
"Tapi mereka bukan takut atau menolak perubahan, hanya kaget saja karena kebijakan ini baru dan butuh penyesuaian,” kata Bajuri.
BACA JUGA:Butuh Paspor Cepat, UP3 Imigrasi Soetta Jadi Andalan Traveller
BACA JUGA:Bakkah Travel Berangkatkan Jemaah Umrah SMART, Bersama Istri Mantan Menteri BUMN
Payung Hukum
Bajuri menegaskan bahwa hadirnya UU No. 14/2025 justru memberikan payung hukum bagi fenomena umrah mandiri yang sudah terjadi di masyarakat sejak beberapa tahun terakhir, terutama di era digital.
"Faktanya, banyak jemaah yang sudah berangkat umrah mandiri lewat platform digital. Tanpa dasar hukum, justru mereka tidak terlindungi,” ujarnya.