Zulkifli menegaskan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan subsidi dengan menjadi tengkulak.
“Tapi tidak boleh jadi makelar atau tengkulak. Kalau petani kurang, silakan lapor,” tandasnya.
BACA JUGA:Sinergi Jaga Keamanan dan Ketertiban, Polres Jombang Gelar Apel Ojol Kamtibmas
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Moch. Rony, menyatakan pihaknya bersama Pupuk Indonesia dan distributor terus mengawal penyesuaian harga di lapangan.
“Untuk pupuk urea Rp 90 ribu, dan NPK Rp 92 ribu per kilogram. Jadi kita pastikan harga di tingkat kios sudah clear,” katanya.
Rony menjelaskan bahwa perbedaan tingkat penyerapan pupuk di setiap wilayah bisa disebabkan oleh kondisi kesuburan tanah yang berbeda.
BACA JUGA:Layanan Publik Berbasis Online, Komisi A Beri Apresiasi Desa Sukopinggir
“Kalau satu daerah serapannya sudah maksimal, sementara di daerah lain belum, maka akan dilakukan realokasi. Yang serapannya rendah akan kita pindahkan ke lokasi yang masih membutuhkan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa realokasi antar kecamatan masih memungkinkan dilakukan di tingkat kabupaten. Jika sudah maksimal, pengajuan tambahan akan diteruskan ke provinsi.
BACA JUGA:DPRD Jombang Minta Pemkab Proaktif Koordinasi ke Pusat Soal Perda PDRD
“Kalau itu sudah mentok, baru kita akan mengajukan ke provinsi. Jadi nanti provinsi yang melakukan realokasi antar kabupaten,” bebernya.
Saat ini serapan pupuk di Kabupaten Jombang mencapai 81 persen, dan diperkirakan mencukupi hingga akhir tahun.
“Untuk saat ini urea kami sudah 81 persen. Kurang dua bulan, insyaallah clear,” pungkas Rony.