BACA JUGA:Geliat Prostitusi di Moroseneng Surabaya, PSK Raup Rp 6 Juta Sepekan
Ia mendesak agar ada tindakan tegas dan evaluasi terhadap kinerja aparat kewilayahan. Ketua Fraksi Demokrat DPRD Surabaya ini merasa kasihan pada wali kota jika kinerja aparat di bawahnya tidak mendukung kebijakan yang telah ditetapkan.
"Lurah dan camat tidak mungkin tidak tahu. Harusnya mereka tahu, dan kalau sudah tahu, segera laporkan ke pemkot. Ini lokalisasi kan sebenarnya sudah ditutup oleh pemkot, kenapa dibuka lagi camat dan lurahnya diam saja? Ada apa ini?," pungkasnya. (alf)