SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID – Program Millenium Job Center (MJC) belum mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan secara fundamental di tengah maraknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendorong program Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk lebih dioptimalkan di tengah banyaknya pemutusan hubungan kerja.
Data BPS Jawa Timur per Februari 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jatim mencapai 3,61 persen atau setara 894,5 ribu orang.
BACA JUGA:DPRD Jatim Kritik Sekjen DPR RI, Sayangkan Pembatalan Kegiatan Parlemen Remaja
Mini Kidi--
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Hj Wara Sundari Renny Pramana, menilai program Millenium Job Center (MJC) belum mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan secara fundamental di tengah maraknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK).
“MJC meski dirancang sebagai platform pelatihan, pendampingan, dan akses kerja bagi generasi muda, MJC masih menghadapi sejumlah kelemahan,” tegas perempuan yang akrab disapa Bunda Renny ini.
BACA JUGA:330 Ribu Smart TV Dibagikan, DPRD Jatim Harap Sekolah Pinggiran Jadi Prioritas
Politisi wanita dari daerah pemilihan (dapil) Kediri ini menyebutkan, MJC lebih banyak menekankan pelatihan digital dan kerja berbasis proyek dalam pengembangan hasil UMKM. “Namun belum menyasar sektor riil seperti pertanian dan industri manufaktur yang sejatinya menjadi penyerap tenaga kerja terbesar,” tegas anggota Komisi E DPRD Jatim itu.
Lanjut Renny meski Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun dibanding Agustus 2024 sebesar 4,19 persen. Namun tetap menempatkan Jatim sebagai provinsi dengan jumlah pengangguran terbesar ketiga di Indonesia. "Sehingga ini perlu disikapi. Dan program MJC harus menjadi salah satu upaya dalam mengatasi pengangguran terbuka," ucapnya.
BACA JUGA:Komisi Informasi Apresiasi Kinerja PPID DPRD Jatim Terhadap Partisipasi Masyarakat
Ia mengingatkan, MJC juga merupakan bagian dari program Nawa Bhakti Satya Jatim Kerja, yang tujuannya juga untuk memperluas lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi di Jawa Timur.
“Problem lain yang harus mendapat perhatian adalah soal jangkauan program. Peserta MJC masih didominasi kalangan muda perkotaan dengan akses internet dan perangkat memadai, sementara pemuda desa, lulusan SMK, dan pekerja korban PHK belum banyak tersentuh,” sebut Bunda Renny.
Bunda Renny mengaku khawatir, kalau tidak diperluas, MJC hanya akan dinikmati sebagian kelompok.
BACA JUGA:Wakil Ketua DPRD Jatim Kawal Penanganan Balita Pasca-Operasi Tanpa Anus
“Bukan menjadi solusi menyeluruh bagi persoalan pengangguran di Jatim,” teganya.