“Saya minta kepala daerah pastikan koordinasi dengan Bulog dan Bappenas. Apalagi HET beras medium naik jadi Rp13.500 per kilo. Kalau di lapangan harga di atas HET, tentu masyarakat sulit menjangkau. Jadi logistik tidak boleh mahal, distribusi SPHP harus merata dan tepat sasaran,” tegasnya.
Khofifah juga mengingatkan bahwa distribusi beras SPHP kini berbasis aplikasi di toko-toko yang sudah terhubung dengan Bulog. Tujuannya agar tidak ada penyalahgunaan distribusi dan beras bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
BACA JUGA:Kabar Gembira, Ribuan Karyawan Pabrik Rokok di Tulungagung Bakal Peroleh Bansos DBHCHT
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Estu Novi Widiani mengatakan, kali ini total Rp 6,142 milliar anggaran dari 3 OPD yang disalurkan kepada masyarakat.
Dengan rincian total sebanyak Rp 4,4 miliar dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, kemudian Rp 1,7 milliar dari Dinas PMD Provinsi dan Rp 25 juta dari BUMD Provinsi Jawa Timur.
"Jenis bantuannya beragam, diantaranya asistensi sosial penyandang disabilitas, lalu alat bantu mobilitas bagi lanjut usia, bansos kepada lansia, BLT buruh pabrik rokok lintas wilayah, bantuan Kewirausahaan Inklusif dan Produktif (KIP) Putri Jawara, Zakat Produktif, Bantuan Program Pemberdayaan Bumdes, program desa berdaya dan program Jatim Puspa, Bantuan operasional pendamping PKH Plus dan tali asih bagi TKSK dan Tagana,” terang Novi. (fir/fai)