SIDOARJO, MEMORANDUM.CO.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus membuka ruang partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah. Mereka ikut terlibat dalam arah kemajuan kota delta.
Untuk itu, perempuan dilibatkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perempuan 2025 yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Rabu 20 Agustus 2025.
BACA JUGA:Partisipasi Pilkada Turun, Wabup Sidoarjo Ajak Masyarakat Awasi dan Kawal Pesta Demokrasi
Mini Kidi--
Kegiatan yang dibuka Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Mimik Idayana ini bertujuan mematangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2025.
Forum ini menjadi wadah bagi perempuan untuk menyampaikan aspirasi, mulai dari isu kesehatan ibu dan anak, peningkatan kualitas pendidikan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, penyediaan fasilitas publik yang ramah perempuan, hingga pemberdayaan ekonomi.
Wabup menegaskan, keluarga merupakan pondasi utama dalam pembangunan perempuan. "Perempuan hebat Sidoarjo perlu bergerak bersama, dari keluarga hingga masyarakat, agar pembangunan lebih tepat sasaran dan bermanfaat luas,” tegasnya.
BACA JUGA:Wabup Sidoarjo Beri Semangat Emak-emak Pelatihan Olahan Lele
Mak Mimik, sapaan akrab Wabup, juga menekankan pentingnya komitmen kolektif dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, responsif gender, dan berkeadilan sosial.
Menurutnya, perempuan memiliki peran strategis tidak hanya di ranah domestik, tetapi juga dalam pengambilan keputusan di tingkat masyarakat.
“Jika perempuan Sidoarjo bersemangat turun langsung, maka banyak persoalan dapat segera diatasi. Musrenbang Perempuan ini bukan sekadar forum usulan, melainkan bukti komitmen bersama dalam pembangunan yang setara,” urainya.
BACA JUGA:Bupati dan Wabup Sidoarjo Memonitor Bantuan Pangan
Kepala Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo, Heni Kristiani, menjelaskan, Musrenbang Perempuan berfungsi memfasilitasi proses penyelarasan kebutuhan pembangunan dari desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten.
Usulan yang muncul akan dipadukan dengan rencana kerja perangkat daerah (Renja OPD) dan menjadi bahan pemutakhiran RKPD yang mengacu pada RPJMD.
“Kegiatan ini memastikan aspirasi perempuan benar-benar tercermin dalam prioritas pembangunan daerah. Harapannya, hasil yang dirumuskan mampu menjawab isu-isu strategis sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya perempuan,” ujar Heni.