GRESIK, MEMORANDUM.CO.ID - Tingginya angka pekerja migran asal Gresik mendapat perhatian khusus dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Menteri P2MI Abdul Kadir Karding meluncurkan program Desa Migran Emas di Gresik untuk menjamin hak pekerja migran asal Kota Pudak.
Program yang bertujuan melindungi sekaligus meningkatkan kualitas pekerja migran itu diresmikan Menteri Kadir di Gedung WEP, Jumat, 11 Juli 2025. Dirinya menjelaskan, penggalakan Desa Migran Emas juga untuk menghentikan praktik ilegal penyelundupan pekerja ke luar negeri.
“Kabupaten Gresik ini banyak warganya yang bekerja di luar negeri. Karena itu kita harus menjaga mereka agar terlindungi dan mereka bisa berangkat dengan baik, aman, dan hasilnya baik,” kata Menteri Kadir kepada wartawan.
Dirinya menjelaskan, pemerintah pusat tengah berupaya untuk semaksimal mungkin mengonsolidasikan seluruh potensi guna menekan jumlah pekerja yang berangkat ke luar negeri secara non-prosedural. Seperti melalui calo atau praktik-praktik lainnya yang tak sesuai aturan.
Hal itu pun diwujudkan dengan memfokuskan peningkatan potensi sumber daya manusia yang ada di desa. Sebab, desa dinilai menjadi penyumbang pekerja migran Indonesia (PMI) tertinggi hingga saat ini.
“Itu hanya bisa dilakukan salah satunya dengan memperbaiki ekosistem di desa-desa. Karena basis perekrutan yang paling utama sekarang adalah di desa-desa. Makanya kita membentuk Desa Migran Emas,” tuturnya.
Nantinya, kata Kadir, melalui program tersebut pemerintah akan membangun migran center. Pusat migran itu akan memfasilitasi berbagai layanan pengembangan kualitas dan skill bagi calon PMI dengan biaya yang lebih terjangkau.
Migran center tersebut akan menyediakan pusat pelatihan dan berbagai informasi soal migran. Termasuk kebutuhan sertifikasi hingga tes kesehatan yang menjadi persyaratan. Biayanya pun disebut lebih terjangkau dan tak akan memberatkan calon PMI.
“Kita juga dorong sekolah-sekolah baik SMA kejuruan maupun perguruan tinggi di Gresik untuk ada kelas migran. Ekstrakurikuler dulu. Jika mereka mau kerja di luar negeri, kita akan siapkan kelas-kelasnya, terutama bahasanya dan pengetahuan tentang negara tujuan,” terangnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian P2MI mendorong sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Sehingga dapat mengatasi persoalan pekerja migran ilegal yang masih marak terjadi.
“Ini untuk memastikan semua orang yang berangkat ke luar negeri itu wajib murah, punya skill, punya pengetahuan bahasa yang cukup, mentalnya bagus, dan siap. Sehingga tidak menjadi masalah di negeri orang,” tandasnya.
Sementara itu, Bupati Fandi Akhmad Yani menjelaskan bahwa Gresik bukanlah kantong PMI terbesar di Jawa Timur. Namun, ada beberapa wilayah yang memang memiliki budaya merantau. Seperti Dukun, Manyar, Bungah, Panceng, Ujungpangkah dan dua kecamatan di Pulau Bawean. "Negara tujuan paling banyak ke Malaysia, Hongkong, Taiwan hingga Arab," ujarnya.
Pihaknya juga menegaskan komitmen untuk mendorong kualitas PMI yang mumpuni dari Gresik untuk bisa masuk di bidang pekerjaan unggulan di luar negeri. Seperti profesi pilot di maskapai luar negeri, dokter spesialis atau sektor unggulan lainnya.
Terkait perlindungan PMI, Yani menyebut pihaknya telah membentuk Perda Nomor 7 Tahun 2022 dan Perbup Nomor 71 Tahun 2024 yang mendukung perlindungan PMI Gresik.