SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - DPRD Kota Surabaya mendorong pemerintah kota (pemkot) untuk menyediakan saluran pengaduan khusus bagi masyarakat yang ingin melaporkan praktik juru parkir (jukir) liar dan premanisme. Desakan ini muncul sebagai respons atas langkah tegas Pemkot yang mulai menertibkan parkir liar di seluruh penjuru kota.
BACA JUGA:Dewan Dukung Penertiban Jukir Liar, Dorong Surabaya Semakin Tertib dan Tertata
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai, mengungkapkan bahwa keberadaan hotline atau pusat pengaduan menjadi penting agar masyarakat tidak kebingungan saat menemukan pelanggaran. Menurutnya, mengandalkan media sosial saja tidak cukup efektif.
Mini Kidi--
"Kadang masyarakat bingung harus melapor ke mana. Jika melalui media sosial, tidak semua laporan mendapat respons, terutama jika tidak viral," ujar Bahtiyar.
Sehingga lanjut Bahtiyar, dengan adanya hotline atau pusat pengaduan yang jelas masyarakat bisa dengan mudah melaporkan temuan dilapangan.
BACA JUGA:Hari Ini, Pemkot Surabaya dan TNI-Polri Siap Tertibkan Jukir Liar di Surabaya
"Harus ada mekanisme khusus untuk menerima laporan dan menindaklanjuti dengan tegas," tandasnya.
Dorongan ini sejalan dengan apel pemberantasan juru parkir liar dan premanisme yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, di Halaman Balai Kota pada Selasa 10 Juni 2025. Apel tersebut melibatkan jajaran TNI/Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), BPBD, dan DPKP Surabaya sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran (SE) Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir.
BACA JUGA:Resahkan Masyarakat, Dishub Kota Surabaya Tindak Tegas Jukir Liar di Toko Modern
Bahtiyar menambahkan, para pelaku usaha yang telah taat membayar pajak parkir kepada Pemkot seharusnya ikut bertanggung jawab dengan menyediakan juru parkir yang sah. Jika tidak memungkinkan, mereka dapat memberdayakan karyawan internal untuk mengawasi area parkir.
Sebagai solusi alternatif, ia juga menyarankan untuk melibatkan warga sekitar yang memiliki KTP Surabaya.
"Jadi bisa memberdayakan warga sekitar. Karena mereka juga punya manfaat atas ketersediaan adanya usaha di situ. Jadi mereka bisa dilibatkan untuk keamanan, khususnya parkir," jelasnya.
BACA JUGA:Aksi Jukir Gebrak Kaca Mobil Pengunjung Minimarket Kertajaya Berakhir Tipiring
Menyoroti adanya jukir yang terorganisir dalam kelompok, Bahtiyar meminta pemkot untuk menjalin komunikasi guna memastikan penataan parkir berjalan sesuai aturan.
"Bisa saja ini dilakukan secara individu atau dalam kelompok tertentu yang memiliki pengaruh. Jika terkait kelompok, pemkot harus dapat berkomunikasi dengan mereka untuk memastikan penataan parkir berjalan dengan baik,” tuturnya.
BACA JUGA:Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Soroti Ketidaktegasan Pemkot Tertibkan PKL dan Jukir Liar
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama seluruh instansi terkait, mulai dari camat, Dishub, hingga OPD lainnya, agar penertiban dapat berjalan merata di seluruh wilayah Surabaya.
BACA JUGA:Tiga Jukir Liar Ditindak Tegas Dishub dalam Operasi Gabungan bersama Kepolisian
"Kami minta camat, Dishub, dan OPD lainnya dapat bekerja sama untuk memastikan penertiban berjalan secara merata, " pungkasnya. (alf)