"Kami membentuk empat satuan tugas untuk memastikan persiapan berjalan optimal. Mulai dari satgas sarana prasarana, kurikulum, rekrutmen guru, hingga rekrutmen siswa. Semua bekerja secara simultan," jelasnya.
Selanjutnya Gus Ipul mengungkapkan, untuk kriteria siswa yang dapat mengakses sekolah rakyat juga telah ditetapkan dengan ketat. Program ini dikhususkan untuk anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 dalam data tunggal ekonomi nasional.
"Tidak ada kompromi dalam hal ini. Sekolah rakyat harus tepat sasaran untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan," ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra mengatakan bahwa lahan yang siap untuk Sekolah Rakyat di Kabupaten Mojokerto seluas 3,5 hektar dan ada rencana untuk memaksimalkan menjadi 6 hektar di Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong.
"Kami berkomitmen untuk mempersiapkan semua yang diperlukan agar Sekolah Rakyat di UPT PMKS Mojopahit dapat dimulai tahun depan," katanya.
Dengan persiapan yang cermat dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, lanjut Barra, diharapkan sekolah rakyat dapat memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
"Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pendidikan menjadi hak semua anak di Indonesia," pungkasnya. (yus)