“Jadi pernah viral Dinas Sosial Jatim mengabaikan warga terlantar yang ingin pulang kampung. Padahal kejadian sebenarnya bukan seperti itu,” terangnya.
Perempuan berjilbab itu menyebutkan, warga terlantar itu merupakan ayah dan anak asal luar pulau. Karena masalah perekonomian, keduanya minta bantuan ke dinsos untuk difasilitasi biaya pemulangan ke kampung halaman. Namun permintaan itu ditolak karena sudah yang kedua kalinya dilakukan.
BACA JUGA:Komisi E: Sekolah Punya Pengalaman Pembelajaran saat Pandemi
“Setelah dicek, ternyata yang bersangkutan pernah minta bantuan serupa dan sudah diberikan. Setelah itu mereka balik dan kesulitan lagi sehingga minta dipulangkan ke Sulawesi. Namun yang viral di medsos, justru kami dianggap mengabaikan nasib mereka,” beber Restu Novi. Padahal anggaran pemulangan warga terlantar ke daerah asal hanya untuk satu kali kesempatan.
Menghadapi fenomena tidak baik itu, Cahyo menegaskan jika kepedulian sosial dan perhatian terhadap lingkungan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah tetapi juga butuh bantuan dari masyarakat.
BACA JUGA:Komisi E DPRD Jatim Siap Advokasi 622.986 Peserta BPJS Kesehatan
“Karena itu kita membutuhkan para pengendali sosial atau polisi-polisi sosial di lingkungan di kampung-kampung, khususnya di Surabaya. Dan yang bisa melakukan itu ya tokoh-tokoh masyarakat di Surabaya. Menjadi distributor informasi sosial ke pemerintah. Untuk itu kita butuh kerja sama,” ujarnya. (epe)