BACA JUGA:Anggota Komisi D Ajeng Wira Wati Desak Pemkot Surabaya Tingkatkan Anggaran untuk Pembenahan Sekolah
Pihaknya juga mengharapkan adanya tambahan kuota guru dari pemerintah pusat. Sebab, setiap tahun, ada sekitar 300 guru SD-SMP di Surabaya yang purna atau pensiun. Hal ini seringkali tidak sebanding dengan jumlah guru yang masuk. "Walaupun ada PPPK, sebagian besar hanya mengganti status dari Guru Tidak Tetap (GTT) menjadi PPPK, bukan menambah jumlah guru baru," jelasnya.
Untuk itu, pihaknya berharap guru yang pensiun dapat segera digantikan dengan jumlah yang sama atau lebih. Termasuk pula dengan kebutuhan tenaga pendidik khusus seperti untuk anak-anak inklusi.
"Harapan kita sejumlah yang keluar (pensiun) minimal ya masuknya sejumlah itu. Dan ada spesifikasi khusus, misalnya Guru Pendamping Khusus (GPK) benar-benar untuk anak-anak inklusi," katanya.
BACA JUGA:Pemkot Surabaya Pasang Narasi Huruf Braille di Koleksi Museum 10 Nopember dan Tugu Pahlawan
Ia menambahkan bahwa dengan jumlah guru yang ideal, implementasi deep learning bisa lebih optimal. Terlebih SD dan SMP di Kota Surabaya telah menjalankan konsep pembelajaran tersebut.
"Kalau di Surabaya sudah menjalankan, ada Sekolahe Arek Suroboyo programnya Pak Wali Kota Eri Cahyadi, insyaallah nanti bisa menyesuaikan dengan cepat. Kalau persiapan kita menunggu Juknis," pungkasnya. (rio)