“Nah, satu lagi tentang kolaborasi dan sinergi, semuanya berjalan cukup baik, komunikasi juga baik, ini positif juga, mulai dari KPU, Bawaslu, TNI, Polri, Pemkot Malang semua berperan besar dalam pilkada ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pj. Walikota Iwan menekankan pentingnya netralitas ASN sebagai bagian dari komitmen menjaga demokrasi yang sehat di Kota Malang.
“Sesuai arahan Pak Mendagri dan Pak Pj. Gubernur tadi; kami di Pemkot Malang berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN dalam Pilkada 2024 yang sudah kita sepakati bersama melalui pakta integritas,” terangnya.
BACA JUGA:Sambut Kepemimpinan Presiden Baru, Pj Wali Kota Iwan: Kota Malang Siap Mendukung Kebijakan Pusat
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan Komisi II berkomitmen untuk menjalankan penuh tugas pengawasan, pertama pengawasan dalam konteks pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh dinamika jelang pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Provinsi Jawa Timur dalam konteks pemilihan Bupati dan Walikota betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik dan netral,” katanya.
BACA JUGA:Sukseskan Pilkada, KPU Kota Malang Kirab Maskot di Semua Kecamatan
Kemudian, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian menjelaskan untuk pertama kalinya Pilkada dilaksanakan secara serentak di Indonesia dan menjadi sejarah baru.
Menurutnya, hal itu perlu semua pihak untuk bersama-sama memastikan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah berjalan baik demi terwujudnya kelancaran Pilkada serentak di tanah air.
"Pilkada serentak ini juga kita harapkan bisa memperkuat sistem presidensial kita, bisa mengokohkan keundangan dari eksekutif, dan menyelaraskan antara pembangunan pusat dan daerah,” katanya. (pkp/ari)