AMBON, MEMORANDUM.CO.ID - Lantik 12 orang pejabat, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku, Hendro Tri Prasetyo mengatakan bahwa Kualitas kerja yang utama tetapi integritas yang paling utama.
“Menjadi seorang pejabat kualitas itu yang utama, tetapi integritas itu adalah yang paling utama. Untuk memberikan pelayanan nyata, saudara harus menambahkan sesuatu yang tidak bisa dibeli atau diukur dengan uang, dan itu adalah ketulusan dan integritas” ungkap Hendro pada pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat manajerial dan non manajerial, Senin 2 September 2024.
Menurut Hendro bahwa pejabat yang dilantik tentunya memiliki kompetensi yang luar biasa serta mampu mengemban tugas yang telah diamanatkan, sehingga bisa menjadi motor penggerak roda Kementerian Hukum dan HAM, terkhususnya Kanwil Maluku.
BACA JUGA:Kemenkumham Maluku Gelar Diskusi Strategi Kebijakan
“Untuk itu saudara dituntut untuk memperbaiki pola pikir, budaya kerja, business Process dan pengembangan inovasi harus terus menerusd dilakukan dan dikembangkan” tambahnya.
Hendro menegaskan untuk membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan stakeholder.
“Pastikan bahwa kompetensi dan integritas yang saudara-saudara miliki mampu mengawal, mendampingi, dan mendorong peningkatan kinerja Kementerian Hukum dan HAM Maluku, serta menjadi problem solver untuk setiap permasalahan yang dihadapi” lanjutnya.
BACA JUGA:Gelar Bimtek Drafting Paten, Kumham Maluku Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pengetahuan
Hendro meminta agar pejabat yang telah dilantik terus bekerja on the track serta tunjukan kemampuan dan prestasi dalam bekerja dengan menggunakan dasar hukum yang jelas dalam mengambil kebijakan.
“Saya tidak mau mendengar keluh kesah atau laporan tentang persoalan-persoalan yang seharusnya sudah dapat terselesaikan di level saudara-saudara. Gunakan kemampuan manajerial, kolaborasi, dan sinergi yang Saudara miliki. Jangan menjadi katak dalam tempurung, yang hanya tahu hal-hal kecil dan sempit saja” tegas Hendro.
Hendro juga menekankan agar pejabat dan seluruh pegawai untuk mengedepankan attitude, menjaga martabat sebagai ASN , serta menjaga citra Kementerian Hukum dan HAM.(mik)