BACA JUGA:Kadin Jatim Siapkan SDM Cetak Pelatih Tempat Kerja
Jika hal itu juga tidak memungkinkan, maka forum sepakat agar subsidi pupuk yang mencapai sekitar Rp 25 triliun hingga Rp 30 triliun per tahun tersebut dicabut dan dialihkan untuk peningkatan kinerja pertanian. Salah satunya dengan pembangunan infrastruktur pertanian, baik fisik seperti pembangunan irigasi, embung, waduk dan sumur dalam yang bisa menaikkan index pertanaman menjadi tiga kali tanam serta pembanginan infrastruktur non fisik seperti peningkatan SDM melalui penyuluhan, pembangunan balai penelitian dan lain sebagaianya.
BACA JUGA:Kadin Pusat Apresiasi Program Kurasi dan Vokasi Kadin Jatim
“Juga digunakan untuk subsidi pasca panen sehingga pemerintah bisa memberikan jaminan nilai produksi pertanian dengan menaikkan HPP gabah kering panen sebesar Rp 6.500 per kilogram. Meskipun menggunakan pupuk non subsidi, petani masih bisa mendapatkan untung dari harga itu,” tandasnya.
BACA JUGA:Kadin Jatim Harap Misi Dagang Lebih Ditingkatkan
Hal yang sama juga diungkapkan Wakil HKTI Jatim HM Holifi bahwa keinginan pemerintah untuk memberikan subsidi dinilai cukup baik. Tetapi fakta di lapangan, pelaksanaannya sangat rumit dan sering tidak tepat waktu.
“Untuk itu, kami dari HKTI berupaya membina anggota kami dan keluarga tani membuat pupuk secara mandiri untuk memutus ketergantungan,” katanya.
BACA JUGA:Kadin Jatim Ajak Dubes Uni Eropa Nikmati Kopi Malang
Sementara itu, perwakilan dari Pemuda Tani Jatim Ahmad Yani juga menekankan pentingnya stabilitas harga gabah. Menurutnya, problem fluktiasi harga gabah sejauh ini senantiasa terjadi dan tidak terselesaikan sampai sekarang.
BACA JUGA:Kadin Jatim Optimistis Kinerja Pariwisata 2023 Naik Dua Kali Lipat
“Dari tahun ke tahun yang tidak pernah terselesaikan adalah stabilitas harga, sehingga subsidi hasil harus jadi prioritas,” tandasanya.
Ia juga mengatakan pentingnya teknologi deteksi hama untuk meminimalisir gagal panen yang akan dialami petani, mengingat seringnya terjadi seranan hama.
BACA JUGA:Kadin Jatim Ingatkan Pentingnya Pemetaan Data Petani Milenial
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto menegaskan, karut marut kebijakan pemerintah di sektor pertanian ini akibat tidak adanya peta jalan pertanian yang bisa dibuat rujukan. Sehingga berbagai kebijakan yang dikaluarkan pemerintah bersifat parsial dan sering kontroversi, hingga menumbulkan keresahan di kalangan petani
BACA JUGA:Ketum Kadin Jatim Raih Penghargaan Sebagai Pengusaha Inspiratif
“Di semua sektor, khususnya pangan, pemerintah hingga hari ini tidak ada peta jalan. Apa yang dilakukan setengah-setengah dan tidak ada hasil. Padahal setiap tahun menghasilkan insinyur pertanian tetapi tiap tahun pertanian terpuruk,” ujar Adik.