BOJONEGORO, MEMORANDUM.CO.ID - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro, Minggu 18 Agustus 2024 resmi meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) 2024.
Peluncuran ini bertujuan untuk memetakan dan mengidentifikasi potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pemilihan 2024 mendatang guna memastikan bahwa proses demokrasi berjalan secara adil dan aman.
BACA JUGA:488 Warga Binaan Rutan Gresik Terima Remisi Kemerdekaan RI, 13 Orang Langsung Bebas
Acara peluncuran yang berlangsung di Eastern Hotel dihadiri sejumlah pejabat, termasuk Forkopimda Bojonegoro, perwakilan dari KPU, serta berbagai tokoh masyarakat, media dan lembaga terkait.
BACA JUGA:Kirab Maskot Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Malang Dorong Partisipasi Pemilih
Dalam sambutannya sekaligus membuka acara, Ketua Bawaslu Bojonegoro Handoko Sosro Hadi Wijoyo menyampaikan beberapa poin penting tentang kegiatan ini.
BACA JUGA:Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Dukung Kepastian Hukum Aset Pemkot
"Kegiatan ini serentak dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jatim dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jatim. Sehingga kami tidak dapat menyesuaikan jadwal untuk memilih hari dengan menghindari hari libur. Sebagai bentuk tanggung jawab kami, kami ingin menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memastikan proses pemilihan berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami telah mempersiapkan pencegahan secara menyeluruh, termasuk dengan melakukan repentasi peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk memastikan Pilkada berjalan dengan baik. Jadi dalam peluncuran IKP ini mari sama-sama kita netralisir atau kita tiadakan sama sekali," ungkap Handoko.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat & Hubungan Masyarakat Bawaslu Bojonegoro, Muhammad Muchid juga mengungkapkan pentingnya IKP sebagai alat strategis dalam menjaga integritas pemilukada.
"IKP 2024 merupakan langkah proaktif Bawaslu Bojonegoro untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi kerawanan sebelum pemilukada dilaksanakan. Dengan adanya indeks ini, kita bisa lebih siap menghadapi berbagai tantangan dan memastikan bahwa setiap suara warga dihitung secara adil," ujar Muchid.
BACA JUGA:Gagal Cari Pinjaman, Suami Tega Aniaya Istri
Indeks Kerawanan Pemilihan ini mengukur berbagai aspek yang berpotensi mengganggu pelaksanaan pemilukada, termasuk risiko kekerasan, praktik politik uang, dan pelanggaran administrasi pemilihan. Data yang terkumpul akan digunakan untuk merumuskan strategi pencegahan dan penanganan yang tepat.
Dalam laporan awal, Bawaslu Bojonegoro telah mengidentifikasi beberapa area yang memerlukan perhatian khusus, seperti daerah dengan sejarah konflik politik dan area dengan tingkat pengawasan yang rendah. Bawaslu Bojonegoro berkomitmen untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk aparat keamanan dan masyarakat, untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi.
BACA JUGA:Jalankan Sinergi dengan Baik, Wali Kota Surabaya Beri Apresiasi Kantor Pertanahan Kota Surabaya I