“Mudah-mudahan dari sini bisa memberikan ide-ide baru bagi PSSI Pusat juga. Jadi apa yang tidak bisa dilakukan secara langsung dalam skala yang lebih besar, Asprov PSSI Jatim bisa melakukan di skala provinsi. Mungkin itu bisa jadi perubahan dan terobosannya lebih cepat. Kalau bisa lebih cepat, PSSI pun bisa meng-copy-nya ke Asprov yang lain,” ungkap Tisha.
Tisha mengakui, banyak program-program PSSI Pusat yang bisa diimplementasikan dengan baik oleh Asprov PSSI Jatim. Kendati demikian, PSSI tak bisa memaksakan program yang telah berhasil dilakukan PSSI Jatim ke provinsi lain. Pasalnya, setiap Asprov memiliki plus minus.
BACA JUGA:Menteri AHY Apresiasi Alih Media Kanwil Jateng, BPN Tulungagung Siap Mengikuti
“Yang pertama, saya harus note, bahwa mempertahankan juara itu lebih sulit daripada merebut. Jadi, kalian (Asprov PSSI Jatim) harus hati-hati. Misalnya, Asprov PSSI Jabar yang Liga 3-nya berputar dua divisi. Mereka juga punya sistem standarisasi untuk registrasi pemain di usia 9 dan 10 tahun. Launching mereka untuk player card registrasi,” jelasnya.
BACA JUGA:Bareskrim Polri Periksa 22 Influencer Terkait Kasus Promosi Judi Online
“Ada satu sisi di area yang lain Asprov A lebih dulu, ada satu sisi di area yang lain Asprov B lebih dulu. Nah, bagaimana sinergi ini tercipta dan menjadi satu best practice yang baik akan kita note. Tapi kita gak boleh berdiam diri atau terlena. Jadi meski Jatim dalam hal apa pun menjadi yang terbanyak, tapi jangan terlena,” tambah Tisha.
Tisha mengungkapkan, terobosan-terobosan ini di atas standar minimal yang diberlakukan merata di semua Asprov. Ia mencontohkan adanya kompetisi yang mandatory, development mandatory, organisasi mandatory. Ini merupakan standar minimum yang diberlakukan kepada seluruh Asprov di Indonesia.
BACA JUGA:Bimbim Slank Teryata Pernah Foto Bareng Dokyeom SEVENTEEN!
“Soal apakah semua Asprov itu bisa melampaui standar minimum itu kan tergantung pada masing-masing. Contohnya di Bangkabelitung, kompetisi perempuan mereka lebih banyak berputar dibanding provinsi lain. Contoh lagi di NTT, mereka provinsi kepulauan, sehingga tidak mungkin mereka memiliki dua divisi seperti di Jabar. Jadi ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tapi standar minimum sudah kita terapkan. Makanya subsidi Rp 500 juta itu untuk menyubsidi yang standar minimumnya,” terang Tisha. (*)