Sygma Research: Polemik Menteri PU Harus Dijawab dengan Transparansi, Bukan Intimidasi

SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Sygma Research and Consulting (SRC) menilai dugaan teror dan penyebaran data pribadi (doxing) terhadap seorang dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) yang mengkritisi dugaan mutasi aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum, Minggu 19 Juli 2026.

Peneliti SRC Nasir Fakhrudin mengatakan, siapa pun pelaku dugaan intimidasi tersebut harus diproses sesuai hukum karena tindakan itu dinilai mencederai ruang demokrasi dan prinsip negara hukum.

Menurut Nasir, sikap tersebut sejalan dengan pernyataan SRC beberapa hari sebelumnya yang mendorong Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

BACA JUGA:Menteri PU Dody Hanggodo Targetkan Sekolah Rakyat Surabaya Rampung Juni 2026

Saat itu, SRC menilai evaluasi diperlukan karena rangkaian polemik yang terus berulang dinilai mengganggu efektivitas birokrasi sekaligus menggerus kepercayaan publik terhadap Kementerian PU. Namun, evaluasi terhadap pejabat publik harus dilakukan melalui mekanisme konstitusional, bukan dengan intimidasi terhadap pihak yang menyampaikan kritik.

"Kami konsisten. Kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas dalam pemerintahan. Sebaliknya, apabila ada pihak yang merespons kritik dengan ancaman, intimidasi, atau penyebaran data pribadi, maka tindakan tersebut justru memperburuk krisis kepercayaan publik," ujar Nasir.

Ia menegaskan polemik mengenai dugaan mutasi ASN, perjalanan dinas, maupun isu lain yang berkaitan dengan Kementerian PU seharusnya diselesaikan secara terbuka melalui klarifikasi, audit, maupun proses hukum apabila diperlukan.

"Negara hukum tidak dibangun dengan membungkam kritik, tetapi dengan menjawab kritik melalui fakta, transparansi, dan akuntabilitas. Jika setiap kritik dibalas dengan intimidasi, maka yang dirugikan bukan hanya individu yang menjadi korban, melainkan kredibilitas institusi negara," tegasnya.

Gempur Rokok Illegal--

SRC juga mendorong aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan doxing tersebut secara profesional serta memberikan perlindungan kepada setiap warga negara tanpa membedakan posisi, profesi, maupun pandangan politik.

Menurut Nasir, penyelesaian kasus tersebut akan menjadi salah satu ukuran komitmen pemerintah dalam menjaga ruang sipil yang aman sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses evaluasi birokrasi yang objektif, transparan, dan berlandaskan hukum.

Sumber: bbs