Skandal Joki UTBK Pakai e-KTP Palsu, DPRD Surabaya Desak Evaluasi Total Distribusi Blangko

SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Temuan mengejutkan terkait praktik perjokian dalam Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang memanfaatkan blangko e-KTP asli tapi palsu memicu reaksi keras dari parlemen. 

Komisi A DPRD Kota Surabaya mendesak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap sistem pengawasan administrasi kependudukan.

BACA JUGA:Kasus Joki UTBK Surabaya: Rp700 Juta Dijamin Lolos Kampus Incaran

Mini Kidi Wipes.--

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, meminta pemerintah kota memperketat pengawasan internal guna menutup celah kebocoran dokumen negara.

Ia menegaskan bahwa distribusi blangko dan sistem verifikasi identitas digital harus segera diperbarui.

BACA JUGA:Sindikat Joki UTBK Terbongkar di Surabaya, 114 Calon Mahasiswa Terancam Gagal Masuk Kampus Incaran

“Pengawasan distribusi blangko harus diperketat dan sistem verifikasi identitas juga harus diperbarui supaya pemalsuan seperti ini tidak mudah terjadi,” tegas Yona, Jumat 8 Mei 2026.

Politisi Partai Gerindra tersebut memberikan apresiasi tinggi kepada Polrestabes Surabaya yang berhasil membongkar sindikat joki UTBK. 

Kasus ini menjadi perhatian serius karena tidak hanya mencoreng dunia pendidikan, tetapi juga melibatkan penyalahgunaan dokumen vital negara.

BACA JUGA:Kasus Joki UTBK Unesa 2026, Polrestabes Surabaya Tetapkan 14 Tersangka

Berdasarkan penyelidikan kepolisian, para pelaku diduga memanipulasi data peserta ujian dengan menggunakan identitas yang didukung oleh blangko e-KTP asli. Hal ini mengindikasikan adanya akses ilegal terhadap material dokumen kependudukan.

“Kami mengapresiasi langkah Polrestabes Surabaya. Persoalannya sudah sangat serius karena menyangkut dokumen negara. Jika benar ada praktik penjualan blangko e-KTP, ini bukan lagi sekadar kecurangan akademik, melainkan ranah pidana serius,” ujar Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya tersebut.

Pihaknya pun meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada penangkapan eksekutor di lapangan. Ia mencurigai adanya keterlibatan oknum di rantai distribusi dokumen yang memfasilitasi para joki tersebut.

Sumber: