Pastikan Realisasi APBD 2026 Tepat Sasaran, Komisi C DPRD Jombang Hearing dengan Dinas PUPR

JOMBANG, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Komisi C DPRD Jombang menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jombang, Senin 2 Februari 2026. Dalam forum tersebut, wakil rakyat mempertanyakan serapan APBD 2025 Dinas PUPR yang mencapai 91 persen serta memastikan proyek pembangunan tahun 2026 tidak kembali molor.

Ketua Komisi C DPRD Jombang M Zahrul Jihad mengatakan, pihaknya ingin mengetahui apakah masih ada kendala atau proyek yang belum berjalan optimal. Selain itu, Komisi C juga menanyakan progres perencanaan pembangunan untuk tahun 2026.

BACA JUGA:DPRD Jombang Gelar Paripurna Raperda Aset Daerah, Pemkab Bidik Optimalisasi PAD

Mini Kidi--

“Kami berharap perencanaan proyek tahun ini harus segera dilakukan. Jangan sampai kejadian tahun 2025 terulang, masih ada sejumlah proyek molor, mulai pembangunan tugu di Kecamatan Bandarkedungmulyo, jembatan Gedung Kesenian, dan proyek lainnya,” ujarnya.

Zahrul juga menyarankan agar proses perencanaan hingga pengawasan melibatkan pihak lokal Jombang. Tujuannya agar pertanggungjawaban lebih mudah serta pelaksanaan pembangunan bisa lebih terkontrol.

BACA JUGA:Ketua DPRD Jombang Minta Evaluasi SPPG Usai Temuan MBG Diduga Basi di Kesamben

“Kami menyarankan perencanaan dan pengawasan dari lokal Jombang, supaya pertanggungjawabannya lebih mudah,” imbuhnya.

Senada, Anggota Komisi C DPRD Jombang Saifullah menegaskan, pada pembahasan anggaran 2026 pihaknya secara tegas mendorong agar seluruh pembangunan infrastruktur ke depan memprioritaskan pengusaha dan kontraktor lokal.

Menurutnya, kebijakan pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada fisik semata, tetapi juga harus berdampak langsung pada perputaran ekonomi daerah.

BACA JUGA:Banjir Rendam Ratusan Hektare Sawah, DPRD Jombang Dorong Evaluasi Pabrik di Ploso

“Kalau semua pekerjaan justru dikerjakan pengusaha luar daerah, manfaat ekonominya tidak akan dirasakan optimal oleh masyarakat Jombang,” tegasnya.

Ia berharap Plt Kepala Dinas PUPR memiliki keberpihakan yang jelas terhadap pengusaha lokal, tentu tetap mengedepankan aturan, kualitas pekerjaan, dan profesionalisme.

“Pengusaha lokal Jombang punya kemampuan dan pengalaman yang tidak kalah. Sudah selayaknya diberi ruang dan kepercayaan,” tandasnya.

Sumber: