Penghancuran Cagar Budaya Dinilai Ceroboh, DPRD: Melukai Hati Warga Gresik!
Audiensi DPRD Gresik bersama pihak terkait soal penghancuran situs cagar budaya eks Asrama VOC di kawasan Bandar Grisse. --
GRESIK, MEMORANDUM.DISWAY.ID - DPRD Gresik mengecam tindakan PT Pos Indonesia dan PT Pos Properti Indonesia meruntuhkan bangunan eks Asrama VOC di Bandar Grissee, Jalan Basuki Rahmat. Gedung berstatus cagar budaya itu dibongkar tanpa melalui prosedur perlindungan cagar budaya.
PT Pos Indonesia dan PT Pos Properti Indonesia tak mampu membuktikan adanya izin resmi pembongkaran saat audiensi yang digelar di DPRD bersama Disparekrafbudpora Gresik, Rabu 28 Januari 2026.
Meski bangunan itu merupakan aset milik perusahaan, setiap tindakan baik revitalisasi, pemugaran, atau restorasi terhadap situs cagar budaya harus disertai surat permohonan resmi. Hal itu diatur dengan prosedur ketat di dalam undang-undang.
BACA JUGA:Dugaan Perusakan Cagar Budaya, DPRD Gresik Dorong Pemkab Laporkan PT Pos ke BPKW
Mini Kidi--
Pada audiensi tersebut, Ketua Komisi I DPRD Gresik M. Rizaldi Saputra menyebut langkah PT Pos Indonesia sangat ceroboh. Ia menilai, tindakan mereka sudah memenuhi unsur pelanggaran hukum dan mendesak Pemkab Gresik untuk menempuh jalur hukum.
Pihaknya memandang, perobohan bangunan bersejarah itu telah melukai hati warga Gresik. Sebab berpotensi tak bisa lagi dinikmati sebagai destinasi edukasi oleh masyarakat dan generasi berikutnya.
“Meskipun asetnya dimiliki PT Pos Indonesia tidak serta merta bisa menghancurkan bangunan cagar budaya tanpa mengikuti hukum yang berlaku. Ini terus terang menyakiti hati seluruh warga Gresik,” ujar Rizaldi.
BACA JUGA:Anggaran URC Bina Marga Ditambah di Tahun 2026, DPRD Gresik Ingatkan Peningkatan Kualitas
Rizaldi juga menyampaikan kekhawatiran terjadinya hal serupa di daerah lain. Mengingat, mayoritas aset yang dimiliki PT Pos Indonesia di seluruh daerah adalah bangunan heritage.
"Jangan mentang-mentang BUMN melakukan seenaknya sendiri. Jika memenuhi unsur hukum, ini harus ditempuh langkah selanjutnya," tegasnya.
Hal itu dinilai berpotensi melanggar UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Bahwa pembongkaran cagar budaya tanpa izin merupakan tindak pidana dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun, atau denda maksimal Rp 5 miliar.
BACA JUGA:Banjir Kali Lamong Berulang dalam Setahun, DPRD Gresik Minta Pemkab Perkuat Infrastruktur Sungai
Executive Manager PT Pos Indonesia KC Gresik Johan Riyadi berdalih pihaknya sudah berkoordinasi dengan Sekda Gresik Achmad Washil. Hal itu dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2025 dan 2 Desember 2025.
Sumber:
- Share:
