Perda Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam Harus Berpihak pada Rakyat Kecil

SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menegaskan Raperda Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam harus berpihak kepada rakyat kecil agar tidak sekadar menjadi regulasi normatif tanpa daya guna, Selasa 20 Januari 2026.

BACA JUGA:Fraksi PDIP DPRD Jatim Ingatkan BPBD Jatim Waspada Bencana Jelang Akhir Tahun

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Abrari, menyatakan sejak awal Fraksi PDI Perjuangan mengambil posisi politik yang jelas, yakni memastikan regulasi tersebut melindungi pembudi daya ikan dan petambak garam skala kecil yang rentan terhadap tekanan pasar, perubahan iklim, serta ketimpangan akses sarana produksi.

Mini Kidi--

“Fraksi PDI Perjuangan menolak Perda yang hanya bersifat administratif. Negara harus hadir secara nyata, bukan sekadar mencatat dan mengatur,” tegas Abrari dalam Pandangan Akhir Fraksi di Rapat Paripurna DPRD Jatim.

BACA JUGA:APBD 2026 Jawa Timur Harus Transparan dan Berpihak pada Rakyat Tegas Fraksi PDIP

Selain itu, Abrari menegaskan Fraksi PDI Perjuangan secara konsisten mendorong agar norma pelindungan dirumuskan secara tegas, operasional, dan berkelanjutan. Pelindungan tidak boleh direduksi menjadi bantuan sesaat, melainkan harus menjamin kepastian usaha, dukungan infrastruktur, pendampingan teknis berkelanjutan, serta mekanisme mitigasi risiko yang jelas bagi pembudi daya ikan dan petambak garam.

BACA JUGA:Kasus HIV di Jatim Capai 65.238 Orang, Fraksi PDIP Desak Pemerintah Perluas Edukasi dan Layanan Kesehatan

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menaruh tekanan politik kuat pada aspek pemberdayaan. Menurut Abrari, pemberdayaan harus dimaknai sebagai proses pembebasan rakyat dari ketergantungan, bukan sekadar distribusi bantuan yang tidak membangun kemandirian.

BACA JUGA:Fraksi PDIP Jatim Beri Catatan Kritis Terkait Capaian Pemerataan Kesejahteraan di 38 Kabupaten/Kota

“Pemerintah Daerah wajib hadir memperkuat kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan usaha rakyat, membuka akses pembiayaan yang adil, serta mendorong teknologi dan inovasi yang sesuai dengan karakter usaha kecil,” ujar politisi Daerah Pemilihan Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan ini.

BACA JUGA:Fraksi PDIP DPRD Jatim Apresiasi Petugas Evakuasi, Serukan Doa untuk Korban Ponpes Al Khoziny

Menurutnya, Fraksi PDI Perjuangan turut mengkritisi lemahnya koordinasi lintas sektor yang selama ini kerap membuat kebijakan perikanan dan pergaman tidak efektif. Karena itu, Fraksi menuntut adanya penegasan pembagian peran antarperangkat daerah agar Perda ini terintegrasi dengan kebijakan ketahanan pangan, pengelolaan pesisir, dan agenda pengentasan kemiskinan.

BACA JUGA:Fraksi PDIP DPRD Jatim, Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Belum Penuhi Rasa Keadilan

Sumber: