Serapan APBD Masih 62 Persen, DPRD Jombang Minta Evaluasi

JOMBANG, MEMORANDUM.CO.ID - Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang tahun 2025 terus dikebut. Hingga 26 September 2025, serapan APBD tercatat sudah mencapai 62,26 persen. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo.

Menurutnya, capaian tertinggi dicatatkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan realisasi 79,14 persen. Sementara serapan terendah berada di Dinas Sosial (Dinsos) dengan angka 21,29 persen. Agus menjelaskan, rendahnya serapan Dinsos dipengaruhi adanya tambahan program pengadaan tanah di Desa Tunggorono untuk pembangunan lahan Sekolah Rakyat, yang saat ini masih berproses.

BACA JUGA:Usai Sidak Trotoar KH Abdurahman Wahid, DPRD Jombang dan Perkim Bahas Skema Kolaborasi OPD

Mini Kidi--

“Sampai hari ini, pelaksanaan APBD Kabupaten Jombang masih berada dalam jalur yang direncanakan. Semua kegiatan belanja dikendalikan melalui sistem anggaran kas yang kami susun dan evaluasi tiap bulan,” ujarnya.

Agus menegaskan, anggaran kas daerah menjadi instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah karena memuat proyeksi arus kas keluar untuk belanja rutin, belanja modal, hingga program strategis. Dokumen ini juga menjadi alat kendali utama penyerapan anggaran seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

BACA JUGA:Anggota Fraksi PKB DPRD Jombang Raih Legislatif Awards

“Kalau pencairan dana meleset dari jadwal, capaian penyerapan juga akan ikut turun. Karena itu, kami tekankan kedisiplinan setiap OPD terhadap jadwal anggaran kas,” jelasnya.

Mulai tahun ini, lanjut Agus, evaluasi pelaksanaan anggaran kas dilakukan lebih ketat. Proyek-proyek strategis yang dibiayai APBD ditargetkan dimulai tepat waktu demi menghindari keterlambatan di lapangan.

Sementara itu, Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, menilai serapan di atas 50 persen memang sudah sesuai harapan, namun tetap perlu dievaluasi lebih lanjut. DPRD, kata dia, melalui komisi-komisi telah diminta untuk mengecek realisasi sesuai bidang masing-masing.

BACA JUGA:Aktivis dan Serikat Buruh Geruduk DPRD Jombang Tuntut Evaluasi dan Pembatalan Kenaikan Tunjangan

“Bukan hanya angka serapan yang perlu diperhatikan, tapi juga apakah realisasi pembangunan di lapangan sudah sesuai atau belum. Itu yang sedang kami evaluasi,” tegasnya.

Hadi menambahkan, beberapa OPD sudah terlihat menggenjot realisasi, meski DPRD masih menunggu laporan resmi dari Pemkab terkait detail capaian riil. “Kami mendorong agar program-program pemerintah terutama pembangunan fisik segera diselesaikan. Jangan sampai serapan rendah, karena itu berarti ada program yang tidak berjalan,” tandasnya.

Dengan sisa waktu tiga bulan menuju akhir tahun anggaran, DPRD berharap serapan APBD Jombang bisa dimaksimalkan. “Sehingga semua program yang direncanakan benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.” pungkasnya.(war)

Sumber: