Layanan Adminduk di Balai RW Belum Maksimal, Komisi A Dorong Dispendukcapil Tuntaskan Identitas Digital

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Inovasi layanan administrasi kependudukan (adminduk) berbasis komunitas di Balai RW dan digital melalui aplikasi yang digagas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya menunjukkan tren positif. Namun, capaian yang ada dinilai belum maksimal oleh legislatif, terutama dalam menyongsong target besar penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Pemilu 2029.

Hingga pertengahan Juni 2025, Dispendukcapil mencatat sebanyak 45 persen warga Surabaya telah beralih memanfaatkan layanan adminduk di Balai RW terdekat atau secara mandiri melalui aplikasi Klampid New Generation. Meski demikian, Komisi A DPRD Kota Surabaya memandang angka ini masih perlu dioptimalkan.

BACA JUGA:Pelayanan Adminduk Harus Tuntas 7 Menit, Camat Kenjeran: Kami Siap

Mini Kidi--

Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menyatakan bahwa capaian 45 persen tersebut masih jauh dari harapan. Ia mendesak adanya akselerasi untuk memaksimalkan layanan tersebut, mengingat urgensi penyelesaian target IKD sebelum perhelatan Pemilu 2029.

"Kami melihat ini adalah angka yang belum maksimal. Saya berharap ini bisa lebih ditingkatkan," tegas Yona usai rapat dengan jajaran Dispendukcapil di ruang Komisi A DPRD Kota Surabaya, Rabu 18 Juni 2025.

Menurut Yona, sosialisasi yang lebih masif di tingkat kelurahan dan kecamatan menjadi kunci untuk mendorong partisipasi warga.

BACA JUGA:Mahasiswa Bantu Adminduk di Kelurahan, Target Output Dikonversi Nilai Mata Kuliah

 "Kita akan dorong kelurahan dan kecamatan untuk memperkuat sosialisasi kepada warga," ujarnya.

Lebih lanjut, Yona menekankan pentingnya intervensi Dispendukcapil ke berbagai instansi, termasuk perbankan dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), agar IKD dapat segera terintegrasi dan berfungsi optimal dalam berbagai layanan publik. 

"Layanan adminduk mandiri ini harus bisa berjalan maksimal. Terlebih, kita harus menyelesaikan masalah identitas kependudukan digital sebelum Pemilu 2029," tandasnya.

BACA JUGA:Bantu Pelayanan Adminduk, Ratusan Mahasiswa Surabaya Disebar ke Kelurahan

Di sisi lain, Kepala Dispendukcapil Surabaya, Eddy Christijanto, memandang capaian 45 persen sebagai sebuah lompatan signifikan dalam partisipasi publik. Ia membandingkan dengan kondisi tahun lalu di mana layanan non konvensional hanya dimanfaatkan oleh sekitar 20 persen warga.

"Tahun lalu, mayoritas masih bergantung ke kantor kelurahan atau kecamatan. Sekarang sudah 45 persen di pertengahan tahun. Target kami Desember bisa tembus 90 persen," ujar Eddy optimistis.

Sumber: