Pembentukan Koperasi Merah Putih di Surabaya Dikeluhkan, Diduga Cacat Prosedur dan Tunjuk Langsung

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Proses pembentukan Koperasi Merah Putih di sejumlah kelurahan di Kota Surabaya menuai keluhan dari berbagai pihak. Alih-alih berjalan demokratis, proses pemilihan pengurus koperasi yang merupakan program nasional ini dinilai terkesan dipaksakan, mendadak, dan tidak sesuai dengan tata tertib yang berlaku.

BACA JUGA:90 Kelurahan Sudah Terbentuk, Koperasi Merah Putih Jadi Penggerak Ekonomi Surabaya 

Keluhan ini salah satunya datang dari Eddy Suwarno, tokoh masyarakat sekaligus penasihat RW 5 di Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari. Ia menyebut proses pembentukan di wilayahnya cacat prosedur dan mengabaikan potensi koperasi yang sudah ada.

Mini Kidi-- 

"Proses pembentukannya tidak sesuai tata tertib. Saya yakin ini bukan hanya terjadi di tempat saya, tapi mungkin juga di kelurahan lain," ujar Eddy saat diwawancarai pada Kamis 12 Juni 2025.

Eddy membeberkan, undangan rapat pembentukan pengurus Koperasi Merah Putih di Kelurahan Wonorejo baru disebar melalui pesan WhatsApp pada Minggu 8 Juni 2025 pukul 15.30 WIB. Padahal, acara dimulai pada hari yang sama pukul 18.00 WIB.

"Undangannya sangat mepet, diundang jam setengah 4 sore untuk acara jam 6 malam di akhir pekan. Tentu banyak warga yang punya kesibukan atau sedang di luar kota, jadi banyak yang tidak bisa hadir. Ini terkesan sangat mendadak dan dipaksakan, padahal ini program nasional yang tujuannya mulia," jelasnya.

BACA JUGA:Sinergi Ekonomi Antardaerah, Koperasi Merah Putih Diteguhkan di Munas VII APEKSI 2025 

Masalah utama, menurut Eddy, terjadi saat rapat berlangsung. Para tamu undangan yang terdiri dari ketua RT, RW, dan tokoh masyarakat dikejutkan dengan fakta bahwa nama ketua koperasi sudah ditentukan sebelumnya.

"Seharusnya begitu forum kumpul, kami mengajukan nama-nama calon dari perwakilan wilayah. Tapi ini tidak ada pemilihan. Begitu rapat dimulai, sudah ada ketua yang langsung ditunjuk. Rapat ini jadinya hanya sebatas pengesahan saja," ungkapnya dengan nada kecewa.

Menurut Eddy, dari total 11 RW di Kelurahan Wonorejo, hanya perwakilan dari 6 RW yang hadir. Meskipun secara aturan jumlah tersebut sudah memenuhi kuorum, proses penunjukan langsung ketua mencederai semangat demokrasi dalam berkoperasi.

Lebih lanjut, Eddy menyayangkan sikap Lurah dan  LPMK yang terkesan memaksakan pembentukan koperasi baru. Padahal, menurut petunjuk pelaksana (juklak), koperasi yang sudah ada di suatu wilayah seharusnya bisa diakomodasi atau dibina untuk kemudian diangkat menjadi Koperasi Merah Putih. Meski didalamnya nanti ada pengurus baru yang direkrut.

"Kenapa lurah menunjuk koperasi baru? Di Wonorejo ini sudah banyak koperasi yang berdiri lama, berhasil, dan maju. Seharusnya tidak perlu bentuk baru, cukup bina yang ada dan ganti namanya menjadi Koperasi Merah Putih," tegasnya.

Ia khawatir jika pengurus yang ditunjuk tidak memiliki kredibilitas, kualifikasi, dan pemahaman mendalam tentang perkoperasian, program ini akan gagal. Padahal, tujuan pemerintah pusat sangat baik, yaitu memperkuat ekonomi kerakyatan melalui bantuan modal bagi usaha kecil.

"Kalau pengurusnya tidak berkualitas, walaupun nanti digelontor dana Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar, saya yakin koperasi ini tidak akan jalan. Saya ingin pengurusnya benar-benar orang yang kredibel dan paham koperasi," harap Eddy.

Sementara itu, Lurah Wonorejo, Raden Bagoes Siswantono, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa kepengurusan Koperasi Merah Putih di wilayahnya telah rampung dibentuk.

"Sudah terbentuk," jawabnya singkat.

Namun, ia menampik tudingan bahwa proses pemilihan merupakan penunjukan langsung dari pihaknya dan LPMK.

Menurut Bagoes, Ketua Koperasi Merah Putih ditunjuk langsung oleh seluruh peserta yang hadir dalam rapat tersebut.

"Proses pemilihannya kemarin bukan dari lurah dan LPMK. Kalau dipilih secara penunjukan kan tidak ada rapat, ini jadinya langsung dari semua rapat yang hadir," tegasnya.

Ia juga menyatakan bahwa pihaknya telah menyebarkan undangan secara resmi kepada Ketua RT, RW dan para tokoh masyarakat untuk menghadiri rapat pembentukan tersebut. "Saya ada undangannya untuk hadir," jelasnya. (alf)

Sumber: