DPRD Jatim: Support Modal Besar, Banyak BUMD Belum Bisa Diandalkan

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Masih banyak perusahaan plat merah milik Pemprov Jawa Timur belum maksimal kinerjanya, ternyata belum bisa diandalkan. Padahal Pemprov Jatim sudah mensupport modal yang besar, namun setoran deviden melalui pendapatan asli daerah (PAD) masih minim ke pemerintah daerah.

Kondisi ini menjadi pertanyaan anggota DPRD Jawa Timur Multazamudz Dzikri. Anggota Komisi C ini mengatakan, Jatim memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD, salah satunya melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BACA JUGA:Ancaman Lonjakan PHK, Fraksi PDI-P DPRD Jatim Desak Revisi Perda Ketenagakerjaan

Mini Kidi--

“Dengan jumlah penduduk yang besar, aktivitas ekonomi yang tinggi, serta sumber daya alam yang melimpah, Jatim memiliki fondasi kuat untuk mendorong kinerja BUMD agar lebih produktif dan inovatif,” jelas Multazamudz Dzikri, Senin, 5 April 2025.

Harusnya ditengah kondisi pengetatan anggaran, keberadaan BUMD bisa dijadikan ujung tombak peningkatan PAD. 

Namun sayang, BUMD Jatim masih belum bisa dapat diandalkan, terbukti dengan setoran deviden yang minim ke pemerintah daerah. “Padahal sudah disuport dengan modal yang besar,” sebut politisi PKB Jatim ini serius.

BACA JUGA:Ketua Komisi C DPRD Jatim Minta Direktur dan Komisaris BUMD Sampaikan Bisnis Plan

Jika dikelola dengan serius dan transparan, BUMD bukan hanya menjadi alat bisnis pemerintah daerah, tetapi juga instrumen untuk mewujudkan kemandirian fiskal dan pembangunan yang berkelanjutan. “Oleh karenanya, evaluasi menyeluruh terhadap pengelola BUMD kini harus dilakukan,” tandasnya.

Evaluasi BUMD dan kinerja jajaran komisaris serta direksi perlu diperketat. “BUMD butuh perbaikan dan peremajaan SDM di tubuh BUMD," kata dia.

BACA JUGA:Seleksi Komisaris BUMD Tidak Libatkan DPRD Jatim, Usulkan Revisi Perda

Kinerja BUMD yang buruk, kata Multazam, menjadi tanggung jawab Gubernur Khofifah. Maka ia memberi saran agar ada reformasi di tubuh BUMD terus dilakukan, terutama dalam penempatan kursi direksi dan komisarisnya. “Profesionalisme serta kompetensi direksi menentukan kinerja BUMD,” tegaa Multazamudz Dzikri.

Politisi muda PKB Jatim ini, meyakini reformasi direksi BUMD bisa menjadi alternatif perbaikan BUMD. “Selama ini kondisi BUMD memprihatinkan, gak ada inovasi, banyak keluhan, dan terancam bangkrut. Terkesan gubernur  tidak serius ngurusi BUMD," tegas Multazam.

BACA JUGA:DPRD Jatim: BUMD Bukan Tempat Titipan

Sumber: