Siapkan Lokasi Baru untuk Sekolah Rakyat, Bupati Gatut Sunu Target Aktif di 2026
Bupati Gatut Sunu Wibowo.--
TULUNGAGUNG, MEMORANDUM.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Tulungagung terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pendidikan nasional. Salah satunya dengan menyiapkan lokasi baru untuk pendirian Sekolah Rakyat, yang nantinya akan menjadi wadah pendidikan alternatif bagi masyarakat kurang mampu.
Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo. Ia menyebutkan, lokasi awal yang diusulkan di Kelurahan Kedungsuko, Kecamatan/Kabupaten Tulungagung harus dipindahkan karena persoalan teknis dan anggaran.
“Awalnya kami ajukan di Kedungsuko, tapi karena lahannya perlu diuruk dan pengurusan lahannya bisa sampai Rp 20 miliar, akhirnya kami putuskan pindah,” terangnya, kemarin.

Mini Kidi--
Sebagai gantinya, Pemkab Tulungagung kini mengusulkan lokasi lahan kosong yang ada di sekitar Rusunawa Jepun, tepatnya ada di Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru.
Meskipun luas lahannya sedikit lebih kecil dibanding lokasi sebelumnya, Bupati Sunu memastikan area tersebut masih sesuai dengan persyaratan dari Kementerian Sosial untuk pendirian Sekolah Rakyat.
“Memang lahannya lebih sempit, tapi masih cukup karena sesuai ketentuan pusat, minimal sekitar 5 hektar, dan lahan di Jepun ini masuk kriteria,” tambahnya.
BACA JUGA:Bupati Gatut Sunu Tunjuk Plt Kepala Dinas, Open Bidding Siap Digelar Bulan Depan
BACA JUGA:Bupati Gatut Sunu Lepas 10 Atlet Kormi Tulungagung ke Fornas VIII 2025 di NTB
Keunggulan lain dari lahan baru ini adalah status tanahnya yang milik Pemkab. Sehingga, proses perubahan atau penyesuaian status dipastikan tidak akan menjadi hambatan.
“Karena tanahnya milik pemkab, kami tidak akan menemui kendala soal status. Tinggal menunggu persetujuan dari pusat untuk pelaksanaan pembangunannya,” ujar Bupati Sunu optimis.
Pihaknya berharap pembangunan Sekolah Rakyat ini bisa segera berjalan agar dapat beroperasi pada tahun 2026. Bupati Sunu optimis, kehadiran Sekolah Rakyat di Tulungagung dapat memperkuat program pendidikan inklusif dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah pusat.
“Mudah-mudahan di 2026 sudah bisa mulai digunakan. Kita siap dukung penuh agar program ini bisa berjalan maksimal di Tulungagung,” tutupnya. (fir/fai)
Sumber:



