Polemik Parkir Digital, DPRD Surabaya Desak Pemkot Berlaku Adil dan Transparan

SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Anggota DPRD Kota Surabaya Muhammad Saifuddin meminta Pemkot Surabaya membenahi sistem pembayaran digital parkir secara menyeluruh menyusul aksi juru parkir di Balai Kota Surabaya, Senin 31 Agustus 2026.

Polemik digitalisasi parkir di Kota Surabaya kembali menjadi sorotan. Menurut Saifuddin, penertiban juru parkir (jukir) tidak cukup hanya menuntut kepatuhan petugas di lapangan, tetapi juga harus dibarengi sistem yang adil dan transparan.

BACA JUGA:Masalah Setoran Parkir Surabaya Dibongkar, Pejabat Dishub hingga Jukir Terancam Diganti

Pernyataan tersebut disampaikan Saifuddin yang akrab disapa Bang Udin menyusul aksi juru parkir di Balai Kota Surabaya. Salah satu tuntutan massa dalam aksi tersebut berkaitan dengan penerapan sistem digitalisasi parkir.

Mini kidi--

Menurut Saifuddin, persoalan tidak cukup diselesaikan dengan menertibkan jukir agar menggunakan transaksi non-tunai. Pemkot juga harus memastikan sistem digital yang diterapkan benar-benar sesuai dengan posisi petugas dan titik parkir masing-masing.

“Jangan hanya jukir yang di-press untuk kemudian tertib digitalisasi, tapi oknum di Dishub itu masih melakukan kegiatan-kegiatan yang non-tunai. Terus gimana rasa keadilannya? Maka ketika ketidakadilan itu terjadi, akhirnya terjadilah demonstrasi hari ini,” kata Saifuddin.

Dia menyoroti potensi ketidaksesuaian aliran pembayaran melalui QRIS pada titik Tepi Jalan Umum (TJU). Saifuddin bahkan mengaku memiliki data mengenai persoalan tersebut.

Udin memberikan gambaran, seorang jukir yang bertugas di titik tertentu seharusnya menerima pembayaran dari masyarakat yang parkir di lokasi tersebut. Namun, dalam kondisi yang dia temukan, transaksi QRIS justru tercatat masuk kepada petugas lain.

BACA JUGA:Jukir Surabaya Protes Parkir Non-Tunai tapi Wajib Setor Cash, Desak Temui Eri Cahyadi

“Saya ambil contoh, saya punya data bahwa saya sebagai petugas TJU di posisi A. Ketika orang bayar QRIS, nanti pembayaran itu masuk ke petugas yang lain. Ini harus diperbaiki,” ujarnya.

Saifuddin menilai digitalisasi parkir tetap merupakan langkah yang baik untuk membangun tata kelola parkir yang lebih tertib. Sistem pembayaran non-tunai juga dinilai dapat membantu menciptakan transparansi sekaligus memperjelas aliran pendapatan parkir.

Namun, penerapan teknologi tersebut harus didukung sistem yang matang. Jangan sampai digitalisasi justru memunculkan persoalan baru karena data petugas, titik parkir, dan penerima transaksi tidak sinkron.

“Memang bagus digitalisasi, tapi harus dilakukan seimbang dengan sistem yang ada. Jangan sampai kemudian terjadi semacam ketidaksesuaian,” katanya.

Sumber: