Saat Kursi Lebih Silau dari Akhlak

Siang kemarin. Udara arena Muktamar mendadak panas. Palu sidang beradu. Teriakan protes memecah ruangan.

Sebagian peserta merasa dirugikan. Tafsir tata tertib dibelokkan. Jagoan mereka tersingkir dari gelanggang pencalonan ketua umum. Padahal, ini adalah pemilihan majelis ulama sebuah wadah mulia para pewaris nabi. Namun ironisnya, proses suksesi ini diwarnai cara-cara yang amat jauh dari akhlak keulamaan.

BACA JUGA:Kericuhan di Muktamar Ke-35 NU Jombang, Sejumlah Orang Memaksa Masuk ke Tenda Persidangan

Mini kidi--

Apa yang membuat mereka kehilangan kendali hingga mengabaikan nalar sehat? Sepenting apakah kursi itu? Mengapa nilai-nilai luhur tega dikorbankan demi nafsu kemenangan sesaat?

Kericuhan ini bukan sekadar letupan emosi sesaat, melainkan buah bitter dari pergeseran orientasi yang akut. Jabatan tidak lagi dipandang sebagai beban moral yang berat, melainkan disembah sebagai komoditas prestise dan pengaruh. Kursi ketua umum diandaikan sebagai pusat kendali penuh kuasa, fasilitas, dan dominasi kelompok. Ketika syahwat kekuasaan sudah menutupi akal sehat, nalar yang mestinya mengedepankan tabayyun, kebijaksanaan, dan keadilan runtuh seketika, digantikan oleh ambisi faksi yang membabi buta.

Ambisi berlebihan itu kerap membuat publik terperanjat dan bertanya penuh curiga: kok sebegitunya? Kalau motivasi dasarnya semata-mata ingin mencari barokah dari para muassis, khususnya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, tentunya keberkahan NU tidak harus selalu diraih lewat jalur struktur kepengurusan formal. Ada ribuan jalan sunyi untuk mengetuk pintu rahmat sang pendiri: merawat madrasah-madrasah pelosok, mendampingi kaum dhuafa di akar rumput, atau mengajar santri dengan ikhlas di surau-surau desa.

BACA JUGA:Menata Ulang Nakhoda NU di Tengah Tantangan Abad Kedua

Lantas, jika berkah bisa dijemput di mana saja tanpa harus berdarah-darah di arena sidang, mengapa kursi struktur diperebutkan sedemikian rupa hingga menguras urat leher? Mungkinkah ada "yang seksi" di dalamnya?

Jika ditarik melalui analisis yang lebih tajam, jawabannya bermuara pada titik temu antara kekuasaan organisasi masif dan pertarungan kapital. NU hari ini bukan lagi sekadar jam'iyah keagamaan lokal; ia adalah raksasa sosial-politik dengan jejaring kultural yang sangat luas dan mengakar. Di balik singgasana struktural, tersimpan daya tawar politik strategis, pengaruh dalam kebijakan publik, hingga pengelolaan sumber daya umat yang bernilai raksasa. 

Ketika mandat suci keulamaan bergeser fungsi menjadi instrumen rente ekonomi dan politik, di situlah kursi ketua umum berubah menjadi magnet kuasa yang memikat siapa saja. Perebutan itu akhirnya bertransformasi bukan lagi soal khidmah dakwah, melainkan soal siapa yang memegang kendali atas ekosistem pengaruh yang begitu besar.

BACA JUGA: Politik Nurani dan Menjaga Marwah NU

Kesilauan terhadap harta, fasilitas, dan lingkaran pengaruh inilah yang membuat Rasulullah SAW sejak awal mewanti-wanti umatnya agar tidak mempertaruhkan kehormatan agama demi syahwat kepemimpinan. Ambisi kotor terhadap singgasana kekuasaan telah lama dilarang keras dalam sunnah Nabi. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW pernah berpesan secara langsung kepada Abdurrahman bin Samurah:

“Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan kepemimpinan. Sesungguhnya jika kamu diberi jabatan itu tanpa memintanya, niscaya kamu akan ditolong. Tetapi jika kamu diberi jabatan karena memintanya, niscaya kamu akan dibebankan kepada jabatan itu.”

Sumber: