Wisata Surabaya Minim Terobosan, Aset Besar Kontribusi PAD Belum Maksimal

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID – Sektor pariwisata Surabaya dinilai belum optimal berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah meski memiliki aset wisata besar, seiring menurunnya dana transfer pusat dan berakhirnya tahun anggaran 2025, Rabu 17 Desember 2025.

Mini Kidi--

Pengelolaan aset wisata milik Pemkot Surabaya hingga kini masih dinilai berjalan administratif dan minim terobosan pasar, sehingga justru membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Salah satu sorotan utama tertuju pada Kebun Binatang Surabaya yang hingga kini belum memiliki Direktur Utama definitif sebagai pengambil kebijakan strategis konservasi dan pengembangan bisnis.

BACA JUGA:Kebun Binatang Surabaya, Ikon Sejarah dan Edukasi Keluarga yang Tetap Relevan

Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Yona Bagus Widyatmoko menilai kondisi tersebut sebagai ironi di tengah kebutuhan peningkatan PAD akibat menyusutnya dana transfer pusat.

“Kalau KBS tidak punya dirut definitif, pengelolaannya pasti tidak bisa maksimal. Padahal ini aset besar yang seharusnya menjadi penopang PAD. Kalau hanya berjalan rutin tanpa arah pengembangan, ya begini-begini saja,” tegasnya.

Selain KBS, destinasi Wisata Offroad Tahura Pakal juga dinilai belum ramah pasar karena sistem pendaftaran daring yang kaku dan menyulitkan wisatawan spontan.

BACA JUGA:Semarak Kemerdekaan RI Ke-80 di Kebun Binatang Surabaya, Polri Meriahkan Lomba dan Outbond Anak

Menurutnya, pola pikir pengelolaan wisata masih terlalu birokratis dan belum berorientasi pada pelayanan serta kepuasan pengunjung.

“Wisata itu harusnya fleksibel dan ramah pengunjung. Kalau sistemnya kaku, orang malas datang. Ini tanda bahwa orientasinya masih administrasi, bukan pelayanan,” imbuhnya.

Persoalan lain juga ditemukan di kawasan Kota Tua Surabaya yang dinilai belum tertata bersih dan nyaman akibat penataan kawasan yang semrawut serta aktivitas yang mengganggu wisatawan.

BACA JUGA:Inspirasi Pelestarian Batik Nusantara Melahirkan Kampung Wisata Batik Okra Surabaya

Bendahara Fraksi Gerindra DPRD Surabaya tersebut menegaskan bahwa tantangan tahun 2026 akan semakin berat sehingga pengelolaan wisata harus profesional dan berorientasi hasil.

“Kita tidak bisa lagi membiarkan aset daerah berjalan apa adanya. Dalam kondisi fiskal seperti sekarang, wisata harus dikelola profesional dan berorientasi hasil agar PAD meningkat dan APBD tidak terbebani belanja rutin tidak produktif,” pungkasnya. (alf)

Sumber: