Target PAD Turun, Pemkot Surabaya Berencana Utang Rp1,5 Triliun Dinilai Anomali

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID – Rencana Pemkot Surabaya mengajukan pinjaman Rp1,5 triliun ke PT Sarana Multi Infrastruktur mendapat penolakan keras dari Badan Anggaran DPRD Surabaya, Selasa 30 September 2025.

Anggota Banggar Imam Syafi’i menilai kebijakan tersebut sebagai anomali karena target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam RAPBD 2026 justru mengalami penurunan.

Mini Kidi--

“Sejak awal saya tidak setuju ada utang. Kalau sudah buntu baru utang, atau untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak. Sekarang malah target PAD diturunkan, tapi Pemkot mau berutang Rp1,5 triliun. Ini anomali,” tegas Imam.

Ia menjelaskan, utang seharusnya menjadi opsi terakhir ketika seluruh potensi pendapatan daerah telah dimaksimalkan.

BACA JUGA:DPRD Surabaya Dukung Penuh Syarat SLHS bagi Vendor Makan Bergizi Gratis

Politisi NasDem itu memaparkan, proyeksi APBD murni 2026 hanya sebesar Rp12,626 triliun atau naik sekitar Rp300 miliar dari APBD Perubahan 2025 yang mencapai Rp12,347 triliun.

Imam menyoroti pinjaman Rp1,5 triliun akan otomatis menambah beban bunga yang harus ditanggung keuangan daerah.

“Kalau mau berutang, mestinya target PAD digenjot supaya bisa membayar pokok dan bunga. Faktanya, PAD malah diturunkan,” ujarnya.

BACA JUGA:Blusukan ke Gang Sempit, DPRD Surabaya Tinjau Rumah Warga yang Atapnya Jebol

Ia merinci, penurunan signifikan terjadi pada sektor pajak daerah. Jika pada APBD Perubahan 2025 target pajak daerah Rp6,9 triliun, pada RAPBD 2026 turun menjadi Rp6,6 triliun.

“Salah satunya pajak hotel, targetnya dari Rp405 miliar justru ikut dipangkas,” ungkapnya.

Dengan kondisi ini, Imam khawatir kesehatan APBD Surabaya terganggu dan berdampak pada pelayanan publik.

“Kalau pendapatan daerah turun, lalu utang ditambah, ini jelas bukan kabar baik bagi warga Surabaya,” pungkasnya.

Sumber: