Fraksi PKS DPRD Surabaya Beri Catatan di Paripurna P-APBD 2025
Faris Abidin membacakan pandangan Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Surabaya.--
SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Surabaya memberikan sorotan tajam terhadap menurunnya anggaran untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.
Mini Kidi--
Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis, PKS pada akhirnya tetap menyetujui P-APBD tersebut dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Jumat 29 Agustus 2025.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Arif Fathoni, PKS menjadi satu-satunya fraksi yang membacakan pandangan akhirnya secara terbuka. Sementara fraksi-fraksi lain hanya menyerahkan nota tertulis kepada pimpinan sidang.
BACA JUGA:DPRD Surabaya Desak Perda Penertiban Direvisi, Sebut Anak Jalanan Bukan Penjahat
Melalui juru bicaranya, Faris Abidin, PKS menyatakan keprihatinan atas turunnya alokasi anggaran untuk sektor ekonomi kerakyatan.
“Anggaran UMKM tahun ini hanya Rp15,59 miliar. Jumlah itu sangat jauh dibanding tahun 2023 yang mencapai Rp3 triliun. Bahkan tambahan Rp3,9 miliar juga dipangkas menjadi Rp1,6 miliar,” tegas Faris.
Meski nilainya kecil, ia berharap sisa anggaran itu tetap dapat terserap optimal untuk membantu pelaku usaha mikro di Surabaya.
BACA JUGA:DPRD Surabaya: Target Nol Kasus TBC dalam Enam Bulan, Butuh Gerakan Bersama
Selain sektor UMKM, PKS juga menyoroti beberapa program lain. Di antaranya, meminta Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen tidak memangkas program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). “Target perbaikan 2.179 unit rumah hingga akhir tahun harus dilaksanakan. Program ini menyentuh langsung kebutuhan masyarakat miskin,” jelas Faris.
Tingginya minat warga terhadap Suroboyo Bus turut diapresiasi, tetapi PKS menilai skema buy the service untuk penambahan rute dan armada masih belum memadai. “Kami mendorong agar pemerintah kota lebih serius memperluas layanan ini,” katanya.
Meski anggaran pengendalian banjir cukup besar, PKS menuntut adanya inovasi untuk mengatasi sedimentasi di bozem dan saluran. Sementara itu, turunnya alokasi infrastruktur jalan menjadi Rp659 miliar juga menjadi perhatian. “Pembangunan jalan dan pembebasan lahan nilainya besar, tetapi serapan di perangkat daerah masih rendah. Ini harus menjadi perhatian,” ungkapnya.
Fraksi PKS juga mendorong optimalisasi peran Kader Surabaya Hebat (KSH) serta peningkatan kualitas layanan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Mereka menyoroti rendahnya capaian pendapatan transfer yang baru menyentuh 3,42 persen dari target Rp753 miliar.
Di sisi lain, PKS mengapresiasi tambahan anggaran Rp23 miliar untuk program beasiswa Pemuda Tangguh yang menyasar 2.000 mahasiswa. Harapannya, program ini dapat terserap optimal dan tepat sasaran.
BACA JUGA:BNN Wacanakan Larang Total Vape, DPRD Surabaya Khawatir Dampak Ekonomi dan PHK Massal
Pada akhir pandangannya, Fraksi PKS menegaskan sikap menerima P-APBD 2025, dengan catatan yang disampaikan menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemerintah Kota Surabaya.
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PKS menyatakan menerima perubahan APBD 2025 dengan catatan sebagaimana kami sampaikan di atas,” pungkas Faris.
Sumber:
- Share:
